TANGERANG SELATAN – Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) secara resmi mengeluarkan peringatan keras terhadap proses rotasi jabatan dan seleksi Jabatan Tinggi Pratama Eselon IIb di lingkungan Kota Tangerang Selatan, Setu (15/3/26).
GHARIS mensinyalir adanya potensi kuat praktik jual beli jabatan dan intervensi “tangan kotor” yang dapat merusak tatanan birokrasi.
Berdasarkan indikator dan informasi yang dihimpun, GHARIS mengkhawatirkan adanya kandidat bertangan kosong—miskin kompetensi namun kaya modal—yang mencoba memengaruhi Panitia Seleksi (Pansel) melalui jalur transaksional.
Mesin Penggerak “Berkarat” di OPD Strategis
Kepala Bidang Pemantauan Kinerja Pemerintah GHARIS, Romadon, menegaskan bahwa Walikota harus berani melakukan pembersihan total, bukan sekadar seremoni pindah kursi.
”Kami meminta Walikota tidak menutup mata terhadap kinerja dan rapor merah di sejumlah OPD. Diskominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Perkim, Dinkop, hingga Dispora Tangsel adalah titik-titik yang jarang disorot namun memiliki potensi masalah akut. Walikota harus menyapu bersih mesin penggerak Tangsel yang sudah berkarat, tak berguna, dan tak berdaya menghadapi godaan korupsi yang semakin menggila,” tegas Romadon.
Peringatan Keras untuk Pansel dan Kandidat Culas
Sekjen GHARIS, Dede Riyanto, mengingatkan bahwa proses seleksi Jabatan Tinggi Pratama Eselon IIb ini harus menjadi ajang adu kecerdasan dan integritas, bukan adu tebal kantong atau adu kuat koneksi.
”Jangan sampai rotasi dan kontestasi ini justru menjadi ‘Rumah Korupsi’. Kami menyerukan agar Walikota bebas intervensi dan menolak keras praktik main mata.
Jika pansel tidak transparan dan kredibel, maka hasil seleksi hanyalah sampah birokrasi. Bagi para kandidat, jangan culas! Jangan gunakan intrik transaksional untuk menutupi kelemahan kapasitas Anda. Itu melukai para kandidat yang punya disiplin dan integritas murni serta mengkhianati amanat rakyat,” ujar Dede Riyanto.
Melalui Bendahara Umum Gharis Askan Nor Menyampaikan 4 Seruan Tegas GHARIS:
1. Walikota Harga Mati Tanpa Intervensi, harus menolak segala bentuk praktik transaksional dan mendorong transparansi mutlak dalam proses rotasi serta seleksi JPT Pratama Eselon IIb.
2. Pansel Harus Steril. Kami meminta Panitia Seleksi bekerja secara kompeten dan menolak keras segala upaya intervensi dari pihak manapun yang ingin merusak kemurnian hasil seleksi.
3. Peringatan bagi calon pejabat agar tidak memainkan “politik uang” demi menutupi kekurangan kompetensi diri.
4. Mari Aktivasi Parlemen Jalanan. Menghimbau LSM, mahasiswa (intra/ekstra kampus), akademisi, dan tokoh masyarakat untuk mengawal proses ini. Jika potensi kecurangan semakin menguat, GHARIS siap menggalang kekuatan menuju parlemen jalanan.
”Birokrasi Tangsel bukan barang dagangan. Siapapun yang bermain dengan api korupsi dalam rotasi ini, akan berhadapan dengan rakyat!” Pungkas Aska, di sekretariat cabang Gharis Tangerang Selatan, Setu (15/3/26)
( fit )
