TANGERANG SELATAN – DPP GHARIS membongkar dugaan skandal pelayanan publik di BKPSDM Tangsel. Instansi yang seharusnya taat aturan justru diduga melanggar terang-terangan UU No. 14 Tahun 2008 tentang K...
Oleh: Cecep Anang Hardian Ada ironi yang terus berulang dalam sistem penegakan hukum kita: masyarakat diminta aktif melapor, tetapi ketika laporan itu datang, justru berhenti di meja yang seharusnya b...
Sinyal Keras untuk Penguasa Jangan Mainkan Amanat Rakyat! Kota Tangerang — Ketika kepercayaan publik mulai tergerus dan kebijakan kerap dipertanyakan, gelombang perlawanan sipil kembali menemukan mome...
Tangerang— Momentum audiensi antara Masyarakat Cinta Indonesia (MCI) Kota Tangerang dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang tidak sekadar menjadi forum silaturahmi, tetapi juga ruang diskusi substantif...
Tangerang – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sejak Januari 2026 seharusnya menjadi tonggak reformasi penegakan hukum di Indonesia, namun di lapangan justru muncul a...
Gugat SK Pelantikan Tangsel, GHARIS Bongkar Pelanggaran Syarat Mutlak 5 Tahun Pengalaman Teknis TANGERANG SELATAN, 20 April 2026 – DPP GHARIS melakukan langkah hukum agresif dengan mendatangi kantor B...
” PORTAL vs KEBIJAKAN BODONG” Dilansir dari Tubamesuji.com. Tulang Bawang.- Menipisnya ruang untuk mengkutak-kutik anggaran Dana desa (DD) dan penuhnya program dari bapak Presiden Prabowo ...
(Tangerang) — Ada yang keliru dalam wajah pendidikan kita hari ini. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang tumbuh justru kerap berubah menjadi ruang tekanan. Tidak sedikit peserta didik datang k...
“Meskipun Transisi, Jurnalis Sejati Tetap Memainkan Narasi Mengkritisi” bukan sekadar kalimat normatif—ini adalah garis batas antara jurnalisme yang hidup dan jurnalisme yang sudah mati secara moral. ...
Tangerang Raya – Mandeknya penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kini menjadi sorotan serius. Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) DPC...