Oleh : Cecep Anang Hardian
jakarta– Di negeri yang katanya berdemokrasi ini, panggung kekuasaan tak lagi dipenuhi oleh para negarawan, melainkan oleh para pedagang kekuasaan. Kapitalisme telah menjelma menjadi penguasa sejati—menyelinap dalam setiap keputusan politik, menyusup di balik senyum para elite, dan menjadikan negara sekadar korporasi besar yang dikelola demi profit, bukan demi rakyat.
Pemilu tak ubahnya pasar malam. Yang paling banyak uang, paling besar peluang. Rakyat? Hanya jadi objek kampanye lima tahunan, dihampiri saat suara dibutuhkan, dilupakan ketika kontrak kekuasaan ditandatangani. Politik hari ini bukan soal gagasan atau keberpihakan—melainkan soal siapa yang bisa membeli panggung dan mengatur lakon.
Ironisnya, partai politik yang semestinya menjadi pilar demokrasi justru menjadi broker utama dalam drama ini. Mereka lebih sibuk menjual tiket kekuasaan kepada para cukong, daripada memperjuangkan nasib petani yang digusur, buruh yang diperas, atau anak-anak yang gagal sekolah karena anggaran pendidikan dialihkan demi proyek mercusuar.
Ketika undang-undang bisa dibeli, ketika keadilan harus antre lewat lobi, dan ketika jabatan dirancang berdasarkan kesepakatan meja makan para elite—maka kita tak sedang hidup di negara demokratis, tapi dalam oligarki yang dibungkus bendera dan lagu kebangsaan.
Rakyat terus diminta bersabar, diminta diam, diminta percaya. Padahal, yang terjadi adalah pengkhianatan struktural: negara ini bukan milik rakyat lagi, tapi telah disandera oleh segelintir orang yang lebih peduli laba korporasi daripada nasib bangsa.
Pertanyaannya sekarang: sampai kapan kita diam? Atau, sudah terlalu nyaman hidup dalam kebohongan sistemik?
( Tim/Red )
