Tangerang Selatan —
Kritik Leony soal anggaran 2024 ternyata tidak terjawab tuntas oleh Wali Kota Tangsel. Klarifikasi yang disampaikan justru memicu kritik lanjutan dari pemerhati kebijakan publik, Hendrik Hamongan Siahaan. Ia menilai jawaban Wali Kota hanyalah putar-putar kata tanpa menyentuh inti persoalan, bahkan bisa dianggap sebagai pelecehan terhadap akal sehat publik.
Menurut Hendrik, fakta bahwa anggaran konsumsi mencapai Rp66 miliar, sementara alokasi perbaikan jalan hanya Rp731 juta, sudah cukup menunjukkan arah kebijakan yang salah kaprah.
“Ini logika terbalik. Konsumsi pejabat diutamakan, jalanan rusak yang jadi kebutuhan masyarakat justru diabaikan. Wali Kota hanya pandai beralasan, tapi gagal membuktikan bahwa APBD benar-benar pro-rakyat,”* tegas Hendrik.
Klarifikasi Pemkot Dinilai Hanya Pembenaran
Wali Kota sebelumnya beralasan bahwa anggaran konsumsi tersebar di banyak OPD, termasuk sekolah dan rumah sakit. Namun bagi Hendrik, itu tidak lebih dari **pembenaran murahan**.
“Kalau memang tersebar, mana buktinya pelayanan sekolah dan kesehatan membaik? Fakta di lapangan justru sebaliknya. Jadi alasan itu hanya kamuflase untuk menutupi pemborosan,”* ujarnya.
Jalan Rusak Tetap Jadi Keluhan
Soal dana perbaikan jalan Rp731 juta yang disebut hanya untuk rekening khusus, Hendrik menilai Pemkot sedang bermain bahasa anggaran “Berapapun istilahnya, rakyat tahu kenyataan: jalanan tetap berlubang dan rusak. Jadi percuma berputar kata dengan istilah teknis. Rakyat tidak butuh istilah, rakyat butuh jalan yang layak,” kata Hendrik.Transparansi yang Menyesatkan
Meski Pemkot menyebut sudah transparan dengan mengunggah dokumen LKPD, Hendrik menegaskan hal itu hanya formalitas. “Upload ratusan halaman PDF yang tidak bisa dipahami rakyat itu bukan transparansi. Itu menyesatkan. Transparansi sejati adalah ketika rakyat mengerti ke mana uang mereka pergi, bukan dibuat bingung dengan istilah birokrasi,” katanya.
Hendrik menegaskan, jawaban Wali Kota Tangsel gagal meyakinkan publik dan justru membuktikan kritik Leony semakin relevan.“Konsumsi Rp66 miliar, jalan rusak tetap dibiarkan — lalu Wali Kota hanya sibuk memutar kata. Itu pelecehan terhadap rakyat. Kalau begini terus, APBD bukan lagi milik rakyat, tapi milik elite yang pandai berkilah,” pungkas Hendrik.
( ina)
