Oleh: Cecep Anang Hardian
Tangsel, 12 November 2025
Politik daerah hari ini semakin jauh dari semangat pengabdian. Demokrasi lokal yang mestinya menjadi ruang rakyat untuk bersuara justru dikuasai oleh kepentingan segelintir elite. Jabatan publik diperlakukan seperti barang dagangan, sementara kebijakan berjalan mengikuti arus kepentingan, bukan kebutuhan masyarakat.
Rotasi jabatan, proyek infrastruktur, hingga alokasi anggaran sering kali tidak lagi mencerminkan asas profesionalitas. Di balik meja kekuasaan, loyalitas lebih dihargai daripada kompetensi. Akibatnya, birokrasi kehilangan integritas, dan rakyat kehilangan kepercayaan.
Yang paling berbahaya adalah ketika politik daerah kehilangan rasa malu. Ketika penyimpangan dianggap hal biasa, dan transparansi dianggap ancaman. Demokrasi pun berubah menjadi seremonial belaka—pesta lima tahunan tanpa makna pengawasan.
Kita butuh pemimpin daerah yang berani berkata tidak pada politik transaksional. Pemimpin yang mengerti bahwa jabatan bukan hadiah, melainkan amanah.
Pemerintah daerah harus membuka ruang partisipasi rakyat, memberi akses terhadap informasi publik, dan mengembalikan etika dalam pengambilan keputusan.
Banten dan Tangerang Selatan punya potensi besar menjadi contoh daerah dengan tata kelola yang bersih dan transparan. Tapi perubahan tidak akan datang dari janji politik, melainkan dari keberanian moral untuk memperbaiki sistem yang salah.
Karena pada akhirnya, demokrasi hanya akan hidup jika dijalankan dengan kejujuran. Dan kekuasaan, sebesar apa pun, tidak ada artinya jika kehilangan nurani.
( red )
