Beranda / Daerah / Kado Spesial Untuk Pemerintah Daerah Kota Tangerang: Renungan Pembangunan Akhir Tahun 2025 

Kado Spesial Untuk Pemerintah Daerah Kota Tangerang: Renungan Pembangunan Akhir Tahun 2025 

Tangerang, Harus terus diingatkan , bahwa masyarakat kota Tangerang yang tercatat wajib pajak , punya hak penuh mengevaluasi sekaligus mendesak Pemerintah Daerah agar mengelola pajak dengan baik, benar dan amanah . Bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) . Proses pembangunan yang dimanfaatkan seluas – luasnya untuk kepentingan masyarakat

Pembangunan yang Adil , makmur dan sejahtera

Sebaliknya Pemerintah Daerah , sebagai pihak berwenang mengelola hasil pajak , harus siap dievaluasi oleh masyarakat juga berkewajiban mendengar , menampung serta menindaklanjuti keluhan atau harapan masyarakat.

Kota Tangerang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dan termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021, PAD Kota Tangerang mencapai lebih dari Rp 1,819 triliun, atau 102,75% dari target sebesar Rp 1,869 triliun. Bahkan, Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan realisasi peningkatan PAD tertinggi dari tahun 2020 ke 2021 kategori Kota, dan menjadi satu dari lima kota dengan realisasi PAD tertinggi di Indonesia

Pada tahun 2023, PAD Kota Tangerang juga mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai sekitar Rp 2 triliun, dan pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang mencapai lebih dari Rp 4,919 triliun, atau 101,06% dari target sebesar Rp 4,868 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki kemampuan ekonomi yang kuat dan terus mengalami pertumbuhan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang sebagian besar berasal dari pajak masyarakat, seperti:

– Pajak Hotel

– Pajak Restoran

– Pajak Hiburan

– Pajak Reklame

– Pajak Parkir

– Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak-pajak ini dibayarkan oleh masyarakat dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola PAD secara transparan dan efektif agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Diakui oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang , bahwa pembangunan infrastruktur berkembang dengan baik. Namun di sisi lain masyarakat mengeluhkan ketimpangan – ketimpangan pembangunan , khususnya di sektor Ekonomi, Sosial dan Pendidikan.

Aneh dan sangat Ironis .. Bila di Kota Tangerang yang termasuk paling besar pendapatan PAD nya , masih terdengar adanya ketimpangan – ketimpangan pembangunan. Bila memang demikian, berarti ada yang kurang tepat dalam pengelolaan hasil pajak masyarakat atau bisa jadi ada indikasi praktek penyalahgunaan anggaran

– EKONOMI

Sulit untuk dipungkiri , bahwa kemampuan Ekonomi masyarakat Kota Tangerang terlihat masih banyak yang kondisinya kurang mampu alias besar pasak daripada tiang. masih terdengar adanya jeritan masyarakat yang nyaris tidak kuat terhimpit beban hidup yang sangat berat.

Dari hasil penelusuran , Pemegang Daerah Kota Tangerang menyalurkan bantuan pangan melalui Dinsos, sekitar 69.902 ( Enam Puluh Sembilan Ribu , Sembilan Ratus Dua Orang ). Data tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kota Tangerang masih banyak yang kurang mampu .

Yang jadi pertanyaan adalah, apalah arti sebuah kebanggaan terhadap pembangunan Infrastruktur , bila kondisi ekomoni masyarakat masih banyak yang besar pasak daripada tiang ??

– SOSIAL

Data jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tangerang tidak tersedia secara langsung. Namun, PKH adalah program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan membantu keluarga kurang mampu.

Untuk informasi lebih lanjut tentang PKH di Kota Tangerang, bisa mengunjungi website resmi Pemerintah Kota Tangerang di (tautan tidak tersedia) atau menghubungi Dinas Sosial Kota Tangerang

Yang perlu dipertanyakan adalah, apakah jumlah bantuan tersebut sebanding dengan PAD Kota Tangerang yang nilainya fantastis ? Apakah Bantuin tersebut bisa membantu meringankan kehidupan masyarakat ditingkat bawah ?

Seharusnya Bantuan Sosial yang diambil dari APBD presentasenya disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Tangerang . Dengan demikian berarti , Pemerintah Daerah Kota Tangerang harus menambah alokasi anggaran Bantuan Sosial ( Bansos ) Karena bantuin sosial , yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang kepada masyarakat kurang mampu , sangat jauh alias tidak sebanding dengan beban kebutuhan hidup yang harus dipikul oleh masyarakat ditingkat bawah

Apalah artinya tercatat dan terkenal sebagai Kota paling besar mendapat PAD, bila masih banyak terdengar keluh kesah masyarakat yang menjerit memikul beban kehidupan yang sangat berat…??

. PENDIDIKAN

Pemerintah Kota Tangerang membiayai 146 sekolah swasta, terdiri dari 73 SD dan 73 SMP, untuk memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Jumlah siswa yang ditanggung APBD Kota Tangerang belum disebutkan secara spesifik, namun program ini telah membantu banyak siswa mendapatkan pendidikan berkualitas

Program sekolah gratis ini mencakup biaya pendaftaran, ujian, ulangan, praktik, bangunan, SPP, dan biaya OSIS. Namun, biaya personal seperti seragam, buku, dan alat tulis masih menjadi tanggung jawab orang tua/wali murid

Yang jadi pertanyaan mendasar adalah, sesuai kah anggaran program sekolah gratis dengan PAD yang didapatkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang. ? Sampai sejauhmanakah kualitas atau capaian prestasi yang dihasilkan dari program sekolah gratis tersebut ?

PAD Kota Tangerang tercatat dan terkenal paling besar dibandingkan daerah lainnya, Seharusnya Pemerintah Daerah menambah anggaran untuk sekolah gratis . Sehingga guru – guru lebih semangat, fokus serta lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal itu sangat penting dalam upaya menumbuh kembangkan generasi – generasi berkualitas secara mentalitas maupun daya intelektualitas

Bila diperhatikan, saat ini kualitas pendidikan sepertimya cenderung lebih mengedepankan kualitas daya intelektualitas , sementara kualitas mentalitas peserta didik kurang begitu diperhatikan. sehingga peserta didik mudah terpengaruh oleh hal – hal yang kurang baik.

Buat apa bangga dengan pembangunan infrastruktur, bila keseimbangan kualitas pendidikan kurang diperhatikan

Penulis : Asep Wawan Wibawan.

 

( MCI Kota Tangerang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *