Tangerang — Menulis berita sejatinya bukan sekadar rutinitas administratif, apalagi hanya untuk menggugurkan kewajiban profesi. Inti dari kerja jurnalisme adalah menelusuri fakta, mengolahnya secara bertanggung jawab, lalu menyampaikan informasi itu kepada publik secara luas dan bermakna. Tanpa sampai ke masyarakat, sebuah berita kehilangan fungsi sosialnya.
Pers memiliki posisi strategis sebagai kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Ia berperan mengawasi kekuasaan, menyuarakan kepentingan publik, serta mendorong kualitas pembangunan. Namun peran tersebut hanya akan berjalan apabila jurnalisme dijalankan secara profesional, bukan sekadar simbolik.
Pertanyaannya sederhana: apa arti sebuah liputan jika tidak dibaca, tidak dipahami, dan tidak memberi dampak? Berita yang tidak tersampaikan dengan baik kepada publik hanya akan menjadi arsip pasif—ada secara fisik, namun mati secara fungsi.
Di era digital, tantangan jurnalisme justru semakin kompleks. Kemudahan teknologi tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas. Menjamurnya media online tanpa standar rekrutmen yang jelas telah melahirkan praktik jurnalisme instan. Kartu tanda anggota (KTA) wartawan bisa diperoleh tanpa seleksi kompetensi, tanpa pelatihan dasar, bahkan tanpa kemampuan menulis yang memadai.
Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Jurnalisme bukan profesi yang bisa dijalankan hanya dengan identitas, melainkan dengan kapasitas dan integritas. Seorang jurnalis dituntut mampu menulis secara baik dan benar, memahami isu, menjaga keberimbangan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dalam setiap karya.
Membedakan jurnalis profesional dan yang sekadar mengaku sebenarnya tidak sulit. Lihat rekam jejak karyanya. Seberapa konsisten ia menulis? Seberapa kuat data dan analisis yang disajikan? Bagaimana kualitas bahasa dan struktur beritanya? KTA tidak bisa dijadikan tolok ukur utama, sebab hari ini identitas tersebut terlalu mudah diperoleh.
Yang patut disayangkan, praktik jurnalisme instan ini justru mencederai mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Dedikasi jurnalis profesional dalam mengawal kepentingan publik sering kali tercoreng oleh oknum yang mengabaikan etika dan kualitas, namun tetap berlindung di balik status “wartawan”.
Dalam konteks ini, perusahaan media online memegang peranan kunci. Media tidak boleh hanya mengejar kuantitas awak redaksi demi kepentingan bisnis atau eksistensi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kualitas sumber daya manusia, sistem editorial yang sehat, serta komitmen terhadap nilai-nilai jurnalistik.
Tanpa itu semua, media hanya akan menjadi ruang bising yang penuh klaim, namun miskin makna. Padahal, jurnalisme yang kuat justru lahir dari proses seleksi yang ketat, pembinaan yang berkelanjutan, dan keberanian menjaga standar.
Sebagaimana ungkapan bijak yang tetap relevan hingga hari ini:
“Lebih baik sedikit tetapi berkualitas, daripada banyak namun kehilangan mutu.”
Penulis: Asep Wawan Wibawan
(Media Citra Indonesia / MCI)
( red )
