Oleh: Cecep Anang Hardian
Indonesia kembali diuji. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, negeri ini dihadapkan pada dua krisis besar: bencana alam yang datang silih berganti dan dinamika politik yang kian memanas. Ironisnya, kedua situasi tersebut sering kali berjalan di jalur yang tak pernah benar-benar bertemu satu menuntut empati dan kehadiran negara, sementara yang lain sibuk dengan kepentingan dan manuver kekuasaan.
Bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin ekstrem kembali menghantam berbagai daerah. Ribuan warga terdampak, rumah rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan trauma sosial membekas. Namun yang patut dipertanyakan bukan semata soal cuaca ekstrem, melainkan kesiapan negara dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan.
Di sisi lain, ruang publik justru ramai oleh wacana politik: perebutan pengaruh, konsolidasi kekuatan, manuver elite, hingga saling serang narasi. Politik tampil dominan, menyita perhatian, bahkan kerap menjadikan bencana sebagai latar panggung pencitraan, bukan momentum evaluasi kebijakan.
Padahal, bencana bukan peristiwa netral. Ia sering kali berkaitan erat dengan keputusan politik: tata ruang yang diabaikan, alih fungsi lahan yang dipaksakan, proyek pembangunan tanpa kajian lingkungan yang memadai, serta lemahnya penegakan hukum. Ketika banjir datang, longsor terjadi, atau wilayah pesisir tergerus, yang terdampak bukan hanya alam, tetapi juga kegagalan kebijakan.
Di sinilah politik seharusnya diuji. Politik bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan tentang keberpihakan. Negara dituntut hadir bukan hanya saat kamera menyala, tetapi dalam bentuk kebijakan konkret mitigasi bencana yang serius, anggaran yang tepat sasaran, transparansi bantuan, serta keberanian menindak pihak-pihak yang merusak lingkungan demi keuntungan jangka pendek.
Masyarakat semakin kritis. Mereka tak lagi cukup dengan janji, slogan, atau kunjungan seremonial. Publik menuntut konsistensi antara ucapan dan tindakan. Di tengah penderitaan korban bencana, setiap kebijakan politik akan dinilai dengan satu ukuran sederhana: apakah ia meringankan beban rakyat atau justru menambah luka.
Jika bencana adalah alarm alam, maka politik adalah ruang pengambil keputusan. Ketika keduanya bertemu, sejarah akan mencatat apakah negara memilih hadir dengan empati dan tanggung jawab, atau tenggelam dalam hiruk-pikuk kepentingan sendiri.
Di tengah bencana dan riuh politik hari ini, satu pertanyaan besar mengemuka: apakah kekuasaan masih berpihak pada keselamatan rakyat, atau justru sibuk menyelamatkan agenda masing-masing?
( red )
