TANGERANG — Polemik rencana evaluasi kenaikan tunjangan anggota DPRD Kota Tangerang kembali menjadi sorotan publik. Isu yang sebelumnya sempat viral dan ramai diberitakan di berbagai media online itu kini kembali mengemuka setelah dinilai mengendap tanpa kejelasan.
Sorotan tersebut datang dari jurnalis otodidak, Asep Wawan Wibawan. Ia menilai sikap sebagian anggota dewan belakangan ini terkesan kurang vokal, kurang objektif, dan belum menunjukkan keberanian maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat tingkat bawah.
Menurut Asep, apabila rencana evaluasi kenaikan tunjangan memang tidak jadi dilaksanakan, seharusnya hal itu disampaikan secara terbuka kepada publik dengan argumentasi yang kuat dan rasional.
“Kalau memang tidak jadi dievaluasi, sampaikan secara terbuka. Jangan diam. Publik berhak tahu apa alasannya,” ujarnya di kediamannya di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Jumat (20/2/2026).
Ia bahkan menilai, ketidakjelasan informasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam pandangannya, transparansi adalah fondasi utama kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Asep berpendapat, beberapa bulan terakhir masyarakat cenderung menahan diri dan menunggu pembuktian kinerja para anggota dewan. Masyarakat ingin melihat sejauh mana kepedulian, sikap, serta keberanian DPRD dalam memperjuangkan aspirasi warga.
Ia meyakini, apabila dilakukan survei terbuka, sebagian besar masyarakat kemungkinan menginginkan adanya evaluasi ulang atas kenaikan tunjangan tersebut sebagaimana yang sempat menjadi perbincangan di wilayah lain.
Namun demikian, Asep menegaskan bahwa pada prinsipnya kenaikan tunjangan bukanlah hal yang tabu, selama memenuhi syarat objektif.
“Sah-sah saja jika PAD mencukupi dan tidak membebani masyarakat melalui pajak. Tapi harus sebanding dengan kinerja dan keberanian memperjuangkan aspirasi rakyat. Anggota dewan digaji oleh uang rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengamati bahwa setelah kenaikan tunjangan diberlakukan dan rencana evaluasi tak lagi terdengar, keberanian sebagian anggota dewan justru dinilai melemah dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Pandangan tersebut, menurutnya, bukan sekadar opini pribadi, melainkan kegelisahan yang juga dirasakan sejumlah warga.
Asep menilai, apabila peningkatan kesejahteraan tidak diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja dan keberpihakan kepada rakyat, maka publik berhak mempertanyakan urgensinya. Bahkan ia menyarankan agar anggaran dialokasikan lebih besar untuk sektor bantuan sosial, pendidikan, UMKM, dan kegiatan produktif generasi muda apabila manfaatnya lebih terasa langsung,
Lebih lanjut, Asep menginformasikan bahwa pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tangerang. Aksi tersebut bertujuan mendesak agar rencana evaluasi segera direalisasikan atau setidaknya dijelaskan secara transparan kepada publik.
Ia mengaku telah mencoba meminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada pimpinan dan sejumlah anggota dewan, namun belum memperoleh jawaban yang argumentatif.
Selain mendesak DPRD, ia juga meminta agar pihak eksekutif, termasuk Pemerintah Kota Tangerang, memberikan penjelasan terbuka mengenai posisi dan kebijakan terkait isu tersebut.
Menurutnya, polemik ini bukan semata soal angka tunjangan, melainkan tentang konsistensi komitmen moral wakil rakyat terhadap amanah konstituen.
“Transparansi dan keberanian adalah marwah lembaga legislatif. Jika itu melemah, maka kepercayaan publik pun ikut tergerus,” pungkasnya.
( aww )
