Tabgerang —Pendirian tiang menara monopole milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia di wilayah Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, belum genap berusia satu tahun. Namun, keberadaannya kini menuai polemik serius, terutama terkait ketinggian tiang, jumlah perangkat yang terpasang, hingga persoalan nilai sewa lahan.
Sejumlah persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pembangunan menara dengan komitmen awal perusahaan serta kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan daerah dan peraturan wali kota di Kota Tangerang.
Ketinggian Tiang Berbeda dari Komitmen Awal
Keluarga pemilik lahan mengungkapkan, pada awal pembicaraan, pihak perusahaan menyampaikan bahwa ketinggian tiang monopole diperkirakan sekitar 25 hingga 30 meter. Namun, setelah pembangunan selesai, ketinggian tiang disebut mencapai sekitar 35 meter.
“Awalnya pihak perusahaan menyampaikan ketinggian tiang monopole sekitar 25 sampai 30 meter. Namun, setelah dibangun, ternyata ketinggiannya mencapai kurang lebih 35 meter. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kami karena tidak sesuai dengan gambaran yang disampaikan pada awal kesepakatan,” ungkap keluarga pemilik lahan.
Persoalan lainnya adalah jumlah perangkat yang terpasang pada tiang tersebut. Berdasarkan pengamatan keluarga pemilik lahan, terdapat sekitar 13 perangkat yang digunakan untuk beberapa operator telekomunikasi.
Menurut mereka, jumlah perangkat tersebut dinilai terlalu banyak dan perlu dievaluasi, terutama karena menara berdiri di lingkungan permukiman yang cukup padat penduduk.
“Kami melihat perangkat yang dipasang jumlahnya cukup banyak, sekitar 13 perangkat untuk beberapa operator. Kami mempertanyakan apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk aspek estetika dan ketertiban lingkungan,” ujarnya.
Perda dan Perwal Menara Telekomunikasi Perlu Diperhatikan
Polemik tersebut berkaitan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dalam Pasal 1 angka 25, Perda tersebut mendefinisikan menara telekomunikasi microcell berupa tiang tunggal atau monopole dengan ketinggian maksimal 20 meter.
Selanjutnya, Pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2017 mengatur aspek penempatan menara macrocell, kesesuaian tata ruang, standar konstruksi, dan daya dukung menara.
Pasal 5 ayat (3) juga mengatur informasi teknis menara, termasuk ketinggian, data perangkat telekomunikasi, serta beban maksimum.
Sementara itu, Pasal 23 mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi.
Selain Perda tersebut, terdapat Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Pemilik Lahan Menyesal dengan Nilai Sewa
Di luar persoalan teknis menara, keluarga pemilik lahan juga mengungkapkan penyesalan terkait nilai kesepakatan sewa lahan selama 10 tahun yang disebut sebesar Rp200 juta.
Dari nilai tersebut, menurut keterangan keluarga, terdapat pemotongan sebesar Rp20 juta oleh pihak perantara sehingga uang yang diterima pemilik lahan hanya Rp180 juta.
Mereka mengaku belakangan menyadari bahwa nilai kesepakatan tersebut dirasakan terlalu rendah jika dibandingkan dengan masa sewa yang mencapai satu dekade, terlebih setelah melihat banyaknya perangkat telekomunikasi yang kemudian terpasang di atas lahan tersebut.
“Jujur saja, kami sangat menyesal. Nilai sewa lahan Rp200 juta untuk 10 tahun ternyata terasa sangat murah. Apalagi, setelah dipotong Rp20 juta oleh pihak perantara, uang yang kami terima hanya Rp180 juta. Uangnya juga sudah habis untuk membayar utang, sementara sampai sekarang masih ada utang yang belum lunas,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Penyesalan tersebut semakin besar karena keluarga menilai sejak awal tidak sepenuhnya memahami konsekuensi jangka panjang dari kesepakatan sewa lahan, termasuk perkembangan jumlah perangkat yang kemudian dipasang oleh perusahaan.
Pemilik Lahan dan Warga Siapkan Surat Permohonan Penertiban Perangkat
Tidak berhenti pada penyampaian keluhan, keluarga pemilik lahan bersama warga sekitar berencana mengirimkan surat resmi kepada sejumlah pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
Surat tersebut berisi permohonan agar dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap keberadaan menara monopole, khususnya jumlah perangkat yang saat ini terpasang.
Pemilik lahan dan warga meminta agar sebagian perangkat yang dinilai terlalu banyak dapat diturunkan atau dikurangi. Dari sekitar 13 perangkat yang terpasang, mereka berharap jumlahnya dapat dievaluasi menjadi sekitar 6 perangkat, sepanjang hasil pemeriksaan teknis memungkinkan.
Menurut mereka, penumpukan perangkat pada satu tiang di lingkungan permukiman padat dinilai mengganggu estetika ruang udara dan perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan Perda Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2017 serta Perwal Kota Tangerang Nomor 122 Tahun 2022.
Langkah penyampaian surat tersebut diharapkan menjadi jalan penyelesaian melalui mekanisme resmi, tanpa harus menimbulkan persoalan berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.
Mereka berharap Satpol PP, Dinas PUPR, Diskominfo, serta instansi berwenang lainnya tidak sekadar menerima surat pengaduan, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung dan memberikan jawaban tertulis atas permohonan masyarakat.
(aww)
