Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Surabaya yang memenangkan gugatan seorang jurnalis bernama Miftah Faridl terhadap CNN Indonesia. Dalam putusannya, hakim mewajibkan CNN Indonesia membayar kekurangan upah yang selama ini dipotong dari hak Miftah sebagai pekerja.
Di balik berita ini, tersimpan ironi yang dalam. CNN Indonesia, sebagai salah satu media besar di negeri ini, setiap hari menyiarkan berita tentang keadilan, hak asasi manusia, dan perjuangan rakyat kecil. Namun ternyata, di dalam rumah mereka sendiri, hak dasar pekerjanya terabaikan. Kasus ini membuka mata kita bahwa bahkan di perusahaan yang mestinya menjadi pilar kebebasan pers, masih ada praktik ketidakadilan terhadap jurnalisnya.
Mengapa ini penting?
Jurnalis adalah ujung tombak dalam menjaga demokrasi. Tapi bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik jika hak-hak mereka sendiri dirampas? Kesejahteraan jurnalis bukan hanya soal gaji semata, tetapi soal memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa tekanan ekonomi, tanpa rasa takut menuntut hak mereka sendiri.
Putusan ini juga membawa harapan bagi banyak pekerja media lainnya yang mungkin mengalami hal serupa tetapi ragu untuk bersuara. Lewat kemenangan ini, terbukti bahwa perjuangan hukum, meskipun sering terasa berat dan memakan waktu, tetap bisa menjadi jalan untuk mendapatkan keadilan.
Latar Hukum: Apa Itu Pengadilan Hubungan Industrial?
Agar kita lebih memahami konteks hukumnya, mari kita bahas sedikit.
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha. Di PHI, pekerja bisa menggugat jika terjadi:
Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak,
Perselisihan soal hak, seperti gaji atau tunjangan yang tidak dibayar,
Perselisihan kepentingan atau perjanjian kerja yang dilanggar.
Dalam kasus ini, Miftah Faridl mengajukan gugatan karena ada kekurangan pembayaran upah. Majelis hakim memeriksa bukti, termasuk kontrak kerja, slip gaji, hingga keterangan saksi. Hasilnya, CNN Indonesia dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar kekurangan gaji yang selama ini dipotong.
Penutup: Sebuah Pelajaran untuk Semua Pihak
Kemenangan Miftah bukan sekadar kemenangan pribadi, tapi juga teguran bagi industri media secara luas. Perusahaan harus menyadari bahwa menjaga hak pekerja bukan beban, melainkan kewajiban hukum dan moral. Tanpa jurnalis yang sejahtera, bagaimana mungkin media bisa benar-benar bebas dan berpihak kepada kebenaran?
Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga. Bukan hanya bagi dunia media, tapi bagi seluruh pekerja di Indonesia untuk berani memperjuangkan hak-hak mereka. Keadilan memang tidak datang dengan mudah, tetapi bukan berarti mustahil untuk dicapai.
( Edi )
