jalan-jalan di Tangerang Selatan rusak, berlubang, dan membahayakan pengendara, pemerintah daerah justru hanya menganggarkan Rp 731 juta untuk pemeliharaannya. Bandingkan dengan Rp 117 miliar untuk perjalanan dinas, Rp 60 miliar untuk konsumsi rapat**, dan puluhan miliar untuk alat tulis hingga souvenir seremonial.
Apakah ini yang disebut pemerintahan modern? Atau sekadar birokrasi yang sibuk memanjakan dirinya sendiri dengan uang rakyat?
Artis Leony Vitria Hartanti** benar ketika menyebut bahwa rakyat miskin Tangsel, dengan dana bansos hanya Rp 136 juta, bahkan tidak mendapat lebih dari satu bungkus mie instan per tahun. Lebih keras lagi, pengamat sekaligus warga Tangsel, Cecep Anang Hardian, menyebut kondisi ini sebagai bukti bahwa Pemkot Tangsel kehilangan nurani.
Bagaimana mungkin sebuah kota dengan APBD **Rp 4,2 triliun mengabaikan kebutuhan dasar warganya? Bagaimana bisa uang rakyat sebesar itu lebih banyak dialirkan untuk perjalanan, rapat, dan seremonial, sementara infrastruktur dasar dan perlindungan sosial dibiarkan nyaris tanpa sentuhan?
APBD adalah cermin prioritas pemerintah. Dan dari cermin itu, wajah Pemkot Tangsel tampak jelas: lebih mementingkan kenyamanan birokrasi daripada kepentingan rakyat.
Jika pemerintah daerah tidak segera melakukan koreksi, publik berhak bertanya: untuk siapa APBD ini dibuat? Untuk rakyat, atau hanya untuk pejabat yang sibuk melancong dengan dalih perjalanan dinas?
Kritik keras Leony dan Cecep seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan peringatan. Sebab, jika suara rakyat terus diabaikan, maka konsekuensinya akan hadir di bilik suara. Rakyat yang dipinggirkan akan menjatuhkan hukuman politik.
Sudah waktunya Pemkot Tangsel berhenti bersembunyi di balik angka-angka dan berani menunjukkan keberpihakan yang nyata. Pangkas anggaran perjalanan dinas, tekan biaya rapat, hentikan pemborosan seremonial, dan alihkan dana itu untuk jalan, sekolah, kesehatan, serta bansos.
Rakyat Tangsel tidak butuh souvenir atau rapat mewah. Rakyat hanya butuh jalan yang tidak membahayakan, layanan publik yang layak, dan bantuan yang benar-benar sampai ke mereka.
APBD adalah uang rakyat. Dan uang rakyat tidak boleh dihamburkan untuk kemewahan birokrasi.
( ina )
