Tangerang Selatan – Profesionalisme ASN dan etiket pejabat publik di Tangsel kembali menjadi sorotan tajam. Menurut warga juga pemerhati lingkungan Cecep Anang Hardian,
banyak pejabat dan ASN tidak menjalankan tanggung jawab mereka dengan serius, sehingga pelayanan publik terganggu dan kepercayaan masyarakat menurun.
“Disiplin ASN bukan hanya soal kehadiran, tapi komitmen terhadap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya,” kritik Cecep.
Salah satu kasus paling nyata terjadi di Dinas Bappeda Tangsel, di mana beberapa pejabat yang menjabat sekian lama tidak merespon ketika dihubungi, meski sudah ada instruksi langsung dari atasannya, yaitu Kepala Bappeda. “Ini jelas menunjukkan etika birokrasi yang buruk. Bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemerintah jika pejabatnya sendiri mengabaikan perintah atasan dan menghindari tanggung jawab?” tegas Cecep.
Dampak dari kelalaian ini sangat nyata: izin tertunda, keluhan warga tidak ditangani, dan program pemerintah berjalan tidak optimal. Cecep menegaskan, ASN dan pejabat publik harus menjadi teladan, bukan justru menjadi hambatan bagi pelayanan publik.
“Pemerintah daerah perlu menguatkan pengawasan, evaluasi kinerja, dan transparansi internal. ASN yang lalai harus diberi sanksi tegas. Tanpa tindakan nyata, citra Tangsel akan terus tercoreng,” lanjutnya.
Cecep juga menekankan peran masyarakat: “Jangan diam terhadap kelalaian pejabat. Lapor dan tuntut akuntabilitas. Etika dan disiplin birokrasi bukan untuk pejabatnya sendiri, tapi untuk kepentingan rakyat.”
Kritik ini menyoroti bahwa birokrasi yang sehat dan disiplin adalah fondasi pelayanan publik yang baik. Tanpa komitmen nyata dari ASN dan pejabat, pemerintah daerah hanya menjadi formalitas kosong yang merugikan masyarakat.
( red )
