APBD Kota Tangerang Selatan sejatinya adalah uang rakyat, hasil dari pajak dan keringat masyarakat. Namun kini, dugaan adanya monopoli anggaran di kalangan pejabat membuat kepercayaan publik kembali goyah.
Jika benar proyek-proyek strategis hanya berputar di lingkaran tertentu, itu bukan sekadar praktik kotor, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. APBD yang semestinya menjadi alat pemerataan justru dipasung untuk kepentingan segelintir elit.
Kritik tajam pun datang dari tokoh masyarakat, Cecep Anang Hardian. Ia menegaskan, “Monopoli APBD adalah wajah buruk birokrasi. Rakyat jadi penonton, sementara pejabat berpesta dengan anggaran.” Pernyataan ini adalah alarm keras yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Aparat penegak hukum wajib turun tangan. Jangan sampai dugaan monopoli ini hanya jadi isu yang dibiarkan menguap. Transparansi anggaran harus dibuka, mekanisme lelang harus diawasi, dan pejabat yang terbukti bermain-main dengan APBD harus segera ditindak.
Tangsel membutuhkan pemerintahan yang bersih, bukan yang sibuk membagi kue anggaran. APBD adalah hak rakyat, bukan bancakan pejabat.
( hhs )
