Kota Tangerang -Di tengah banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah Kota Tangerang, suara kekecewaan warga terhadap kinerja DPRD semakin mengeras. Warga terdampak banjir menilai para wakil rakyat gagal menunjukkan keberanian dan ketegasan, meski tunjangan anggota DPRD telah dinaikkan dan sempat dijanjikan akan dievaluasi.
Janji evaluasi kenaikan tunjangan DPRD sebelumnya disampaikan langsung oleh Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tangerang melalui berbagai media daring. Namun hingga kini, realisasi dan kejelasan evaluasi tersebut tak kunjung terdengar, sementara banjir terus menjadi siklus penderitaan warga.
“Kalau tunjangan dinaikkan tapi keberpihakan ke rakyat justru melemah, lalu untuk apa DPRD ada?” ujar Asep, warga RT 03/08 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, dengan nada kecewa.
Menurut Asep, kenaikan tunjangan seharusnya berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pengawasan, keberanian bersuara, serta ketegasan DPRD dalam menekan pemerintah daerah agar menghadirkan solusi nyata atas persoalan banjir.
“Gaji dan tunjangan anggota dewan itu dari pajak rakyat. Bahkan gaji Wali Kota pun dibayar rakyat. Jadi jangan balik badan saat rakyat butuh diperjuangkan,” tegasnya.
Ia menilai, hingga saat ini publik belum melihat sikap tegas DPRD Kota Tangerang dalam menyikapi banjir yang berulang setiap tahun. Minimnya suara kritis anggota dewan justru menimbulkan kesan bahwa fungsi pengawasan melemah, seolah teredam oleh kenyamanan fasilitas dan tunjangan.
“Wilayah kami kembali terendam banjir, tapi nyaris tidak ada anggota dewan yang lantang menekan pemerintah daerah. Ini ironi. DPRD seharusnya berada di barisan terdepan membela warga, bukan sekadar hadir saat rapat dan seremonial,” kata Asep.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa bila pemerintah daerah belum mampu memberikan solusi struktural dalam waktu dekat, DPRD wajib mendesak pemberian kompensasi berkelanjutan bagi warga terdampak banjir.
“Kalau masalah belum bisa diselesaikan, jangan biarkan rakyat menanggung sendiri dampaknya. Kompensasi itu bentuk tanggung jawab negara kepada warganya,” ujarnya.
Asep juga kembali mengingatkan pernyataan Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tangerang beberapa bulan lalu yang menegaskan akan dilakukan evaluasi kenaikan tunjangan DPRD sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
“Sampai sekarang evaluasi itu seperti hilang ditelan air banjir. Jadi atau tidak jadi, seharusnya disampaikan secara terbuka kepada publik. Jangan diam. Diam itu sama saja membiarkan rakyat merasa dibohongi dan diremehkan,” pungkasnya.
( aww )
