Oleh: Cecep Anang Hardian
Di tengah iklim politik dan birokrasi hari ini, kritik kerap diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai pengingat. Setiap suara berbeda segera dibalas dengan klarifikasi panjang, pembelaan berlapis, bahkan serangan balik. Akibatnya, ruang publik menjadi bising oleh adu argumen, sementara substansi pelayanan dan kinerja justru terpinggirkan.
Fenomena ini dalam psikologi sosial dikenal sebagai ego trap jebakan emosional ketika individu atau institusi lebih sibuk membuktikan diri benar daripada memastikan kebijakan dan tindakannya benar-benar berdampak. Dalam konteks kekuasaan, ego trap bukan sekadar persoalan personal, melainkan problem tata kelola. Ketika pejabat terjebak mempertahankan gengsi, masyarakatlah yang menanggung biayanya.
Pemimpin yang matang bukan mereka yang paling cepat bereaksi terhadap kritik, melainkan yang mampu memilah mana masukan substantif dan mana provokasi. Tidak semua suara perlu dilawan, sebagaimana tidak semua perdebatan layak diperpanjang. Dalam banyak kasus, bekerja dengan tenang dan konsisten justru lebih efektif daripada sibuk membela diri di ruang publik.
Setidaknya ada lima tipe aktor di ruang publik yang, jika terus diladeni, justru menguras energi pemerintahan dan menjauhkan tujuan pelayanan.
Pertama, aktor yang selalu merasa paling benar. Jabatan dianggap sebagai legitimasi mutlak atas pendapat pribadi. Data dan fakta hanya diakui jika mendukung narasi sendiri, sementara kritik dipandang sebagai pembangkangan. Melawan tipe ini melalui debat terbuka sering kali tidak produktif. Kinerja yang terukur dan transparansi jauh lebih ampuh daripada adu argumen tanpa ujung.
Kedua, pemain drama politik. Mereka hidup dari kegaduhan. Isu kecil dibesarkan, konflik dipelihara, dan emosi dijadikan komoditas. Media sosial menjadi panggung utama, sementara substansi kebijakan tertinggal. Ketika pejabat terpancing meladeni drama, fokus publik teralihkan dari persoalan nyata yang seharusnya diselesaikan.
Ketiga, aktor yang iri dan menjatuhkan secara senyap. Dalam birokrasi, tipe ini kerap hadir dalam bentuk sabotase halus, bisik-bisik internal, atau pembentukan opini negatif tanpa dasar yang jelas. Melawan dengan emosi hanya akan memperpanjang konflik dan merusak iklim kerja. Konsistensi kinerja dan akuntabilitas biasanya menjadi jawaban paling efektif.
Keempat, mereka yang keras kepala namun menutup diri dari pembelajaran. Kebijakan publik menuntut evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ketika pejabat merasa paling tahu dan enggan belajar dari data lapangan maupun kritik publik, kebijakan kehilangan relevansi dan kepekaan sosial. Dalam kondisi ini, dialog menjadi formalitas tanpa makna.
Kelima, aktor manipulatif yang piawai memainkan peran korban. Kritik dibingkai sebagai serangan politik, pengawasan disebut kriminalisasi, dan transparansi dianggap ancaman. Menghadapi tipe ini dengan emosi justru merugikan institusi. Keterbukaan data, prosedur yang bersih, dan dokumentasi yang rapi akan membongkar permainan mereka dengan sendirinya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kekuasaan bukan seberapa sering ia menang debat di ruang publik, melainkan seberapa besar dampak kerjanya dirasakan rakyat. Tidak semua kritik harus dilawan, dan tidak semua konflik harus dimenangkan. Kedewasaan politik justru terlihat ketika pemegang kuasa mampu menahan diri dan tetap bekerja.
Sudah saatnya para pejabat publik keluar dari jebakan ego dan kembali pada esensi mandatnya: melayani, bukan membela diri. Dalam tata kelola yang sehat, diam yang bekerja sering kali lebih bermakna daripada suara keras yang hanya menjaga gengsi.
( red)
