Tangerang Selatan – Proyek gedung parkir Pemerintah Kota Tangsel yang menelan biaya hampir Rp 85 miliar kini ramai dipertanyakan. Bangunan yang berdiri megah di kawasan pusat pemerintahan itu ternyata belum mampu menjawab persoalan klasik warga: antrean panjang di Disdukcapil, macet di sekitar lokasi, hingga layanan publik yang sering terganggu.
Salah satu warga Tangsel yang aktif mengamati pembangunan daerah, Cecep Anang Hardian, menilai proyek ini lebih menonjolkan kemewahan fisik ketimbang fungsi nyata. “Mahal di anggaran, miskin di manfaat. Uang sebesar itu bisa dipakai untuk membangun sekolah, memperbaiki ribuan titik jalan, atau menambah puskesmas. Tapi kenyataannya dipakai untuk gedung parkir yang manfaatnya minim,” ujarnya.
Cecep juga menyoroti perbedaan biaya mencolok dengan kota lain. “Solo hanya Rp 12 miliar, Malang Rp 19 miliar, Medan Rp 26 miliar. Tangsel Rp 84,9 miliar. Jomplang sekali. Wajar kalau masyarakat menduga ada persoalan transparansi,” katanya tegas.
Menurutnya, gelombang demo yang belakangan marak di Tangsel menjadi refleksi kekecewaan masyarakat terhadap arah pembangunan. “Demo bukan sekadar isu sektoral, tapi ekspresi kemarahan rakyat. Gedung parkir Tangsel ini bisa jadi simbol pemborosan di tengah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi,” ungkapnya.
Cecep menegaskan, warga akan mengawal kasus ini hingga ranah hukum. “Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Banten dan aparat penegak hukum untuk segera menginvestigasi dugaan pemborosan ini. Jika tidak ada langkah konkret, warga siap menggelar aksi-aksi turun ke jalan,” pungkasnya.
( ina)
