Bandung, 5 Juni 2025 – Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan strategis Gubernur Jawa Barat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum GHARIS, Hotmartua Simanjuntak (Juntak), dalam pernyataan sikap dan hasil analisis kajian kebijakan yang dirilis hari ini. Fokus analisis GHARIS tertuju pada tiga program utama.
Pertama, program pembinaan karakter remaja melalui pendekatan pendidikan karakter berbasis militer. Juntak menyatakan apresiasi atas keberhasilan program ini dalam membina 273 siswa yang sebelumnya terlibat perilaku menyimpang. “Program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial dengan pendekatan konstruktif dan berbasis nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya. Namun, GHARIS menekankan pentingnya keseimbangan antara disiplin dan pemenuhan hak-hak asasi anak, serta evaluasi dampak jangka panjangnya.
Kedua, penerapan jam malam dan pengaturan waktu belajar bagi pelajar. GHARIS mendukung kebijakan ini sebagai upaya menjaga ketertiban dan mendukung fokus belajar siswa. Inisiatif penghapusan pekerjaan rumah dan dimulainya pendidikan lebih awal dinilai strategis. Akan tetapi, GHARIS menyarankan perlu adanya peningkatan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan holistik siswa.
Ketiga, pemanfaatan lahan aset negara seluas 31 hektare untuk program swasembada pangan (“Jaksa Mandiri Pangan”). GHARIS mengapresiasi komitmen dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Organisasi ini menyarankan perluasan program dengan melibatkan masyarakat dan pemuda desa sebagai pengelola, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
Secara keseluruhan, GHARIS menilai kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan reformasi sosial. “Program-program ini menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga ketertiban sosial, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Juntak. Namun, GHARIS menekankan pentingnya evaluasi dan pemantauan implementasi kebijakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi, dengan menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.
GHARIS berharap kebijakan-kebijakan ini terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai pihak. “Meskipun inovasi baru mungkin memiliki kelemahan, upaya maksimal dan evaluasi yang berkelanjutan akan menentukan keberhasilannya,” pungkas Juntak. Kontak GHARIS dapat dihubungi melalui email Gharisindonesia@gmail.com, Instagram @DPPGHARIS, atau telepon +62 896 4651 4009.
( Tpn/Red )
