Oleh : Cecep Anang Hardian
Jabatan dalam organisasi atau pemerintahan seharusnya menjadi tanggung jawab, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Namun, kenyataannya banyak orang yang menyalahgunakan kedudukan mereka untuk meraih keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah, yakni dengan melakukan korupsi. Hal ini menciptakan luka mendalam dalam struktur sosial dan ekonomi negara, karena kepercayaan publik yang hilang dan sumber daya yang terbuang sia-sia.
Korupsi bukanlah sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap rakyat yang memberi kepercayaan kepada pemimpin mereka. Ketika seseorang berada dalam jabatan, mereka tidak hanya diberi kekuasaan, tetapi juga kewajiban untuk mengelola kekayaan negara, sumber daya, dan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat merusak.
Pada kenyataannya, korupsi adalah kanker yang menghancurkan fondasi negara. Setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya, ia tidak hanya merugikan uang negara, tetapi juga merusak integritas dan moralitas institusi yang seharusnya menjadi pilar kepercayaan publik. Korupsi menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, memperburuk kesenjangan sosial, dan menggagalkan upaya pembangunan yang adil dan merata.
Sering kali, pemegang jabatan merasa bahwa posisi mereka memberikan hak untuk mengatur sumber daya yang mereka kelola sesuai keinginan mereka, tanpa ada rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap rakyat. Mereka terlena oleh kekuasaan yang mereka miliki dan menganggap jabatan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi yang semu. Padahal, jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan integritas dan transparansi. Korupsi hanya menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk memimpin dengan baik dan benar, serta ketidaksediaan mereka untuk mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya.
Di tengah krisis kepercayaan yang melanda banyak institusi pemerintahan dan korporasi, sudah saatnya kita menuntut perubahan. Setiap pemegang jabatan harus menyadari bahwa kedudukan yang mereka miliki adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Mereka yang terpilih untuk memimpin harus memiliki keberanian moral untuk menentang godaan kekuasaan dan keuntungan pribadi, serta bertindak tegas melawan segala bentuk korupsi yang ada.
Selain itu, penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga jalannya pemerintahan. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan jabatan dan tidak takut untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, jabatan akan terus menjadi ladang subur bagi korupsi.
Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa jabatan bukanlah kesempatan untuk memperkaya diri, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk membawa perubahan yang positif bagi rakyat dan bangsa. Ketika jabatan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bukan hanya moralitas yang tercemar, tetapi negara pun mengalami kerugian yang tak terhitung. Hanya dengan menegakkan kejujuran, integritas, dan akuntabilitas, kita bisa memastikan jabatan menjadi alat untuk memperbaiki bangsa, bukan merusaknya.
( Red )
