Menanggapi pernyataan Wali Kota Tangerang Selatan yang mengaitkan penumpukan sampah di Ciputat dengan dugaan korupsi, Ketua Umum FRAKSI (Forum Rakyat Anti Korupsi) menilai Walikota Tangerang Selatan belum berhasil mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan progresif, Zulkaydi Wiranegara SH, MH, CLA, menyampaikan kritik keras dan mendalam.
“Pemerintah Daerah jangan terburu-buru menyalahkan praktik korupsi yang sedang terjadi di Dinas Lingkungan hidup untuk menutupi ketidaksiapan struktural dalam pengelolaan sampah. Ini bukan sekadar krisis teknis, ini krisis tata kelola,” ujar Zulkaydi.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang bersih dan efisien, bukan saling tuding antar lembaga. Ia mempertanyakan kenapa sistem pengawasan internal di Dinas Lingkungan Hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga sampai terjadi berbagai penyelewengan di DLH Tangsel terkait penanganan & pengelolaan sampah.
“Kami mencium aroma pembiaran sistemik dan terstuktur di pemerintahan kota Tangerang Selatan. Kalau dugaan korupsi sudah diketahui sejak lama, kenapa tidak ada langkah preventif atau laporan resmi? Ini bisa jadi sinyal adanya permainan lebih besar yang coba ditutupi dengan isu korupsi,” tegasnya.
Zulkaydi mendesak Pemkot untuk segera membuka data anggaran pengelolaan sampah secara transparan ke publik, proyek-proyek terkait, serta kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.
“Kami meminta audit forensik dilakukan oleh lembaga independen. Jangan lagi ada celah serta ruang gelap dalam penggunaan uang rakyat,” katanya.
Sebagai penutup, ia mengajak masyarakat untuk tidak terpancing oleh narasi politis semata dan tetap mengawal proses hukum agar transparan dan adil.
“Tumpukan sampah jangan sampai berubah menjadi tumpukan kepalsuan. Tangsel butuh solusi, bukan sandZulkayd, “pungkas Zulkaydi.”
( Red )
