Oleh: Cecep Anang Hardian
Tangerang selatan
Demokrasi kerap dipahami sebagai kemenangan suara terbanyak. Namun pemahaman semacam itu menyisakan satu pertanyaan mendasar: apakah jumlah selalu sejalan dengan kebenaran? Di ruang publik hari ini, kekuasaan semakin sering lahir bukan dari kualitas gagasan, melainkan dari kemampuan mengelola emosi massa. Frank Dane pernah mengingatkan bahwa dukungan publik tidak selalu berakar pada kebenaran, melainkan kerap tumbuh dari kebodohan yang terorganisir.
Ketika rasionalitas disingkirkan dan emosi dijadikan kompas politik, demokrasi kehilangan kedalaman maknanya. Politik bergeser dari adu gagasan menjadi kompetisi memprovokasi. Narasi disederhanakan secara ekstrem, persoalan struktural dipelintir menjadi konflik identitas, dan publik diajak bereaksi, bukan berpikir.
Secara prosedural, demokrasi mungkin tetap berjalan. Pemilihan umum diselenggarakan, legitimasi diklaim, dan kekuasaan terbentuk. Namun di balik mekanisme itu, kesadaran publik justru melemah. Mayoritas diperlakukan seolah selalu benar, padahal sejarah menunjukkan bahwa mayoritas yang tidak berpikir dapat menjadi alat tirani yang efektif.
Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bertumpu pada kebijaksanaan. Manusia yang tidak melatih pikirannya mudah digiring oleh janji kosong dan musuh imajiner. Bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka tidak waspada. Ketika refleksi digantikan oleh reaksi instan, ruang publik menjadi dangkal dan mudah dikendalikan.
Yang paling berbahaya bukanlah pemimpin yang keliru, melainkan masyarakat yang berhenti berpikir. Ketika emosi mengalahkan nalar, kekuasaan akan jatuh ke tangan mereka yang paling lihai memanipulasi, bukan yang paling mampu memimpin. Demokrasi pun kehilangan fungsinya sebagai sarana pengelolaan kepentingan bersama.
Demokrasi tanpa kesadaran kritis hanyalah tirani yang disamarkan. Kebijakan lahir dari tekanan popularitas, bukan pertimbangan rasional. Kesalahan dinormalisasi, kritik dianggap ancaman, dan publik diminta patuh tanpa pernah diajak berpikir.
Karena itu, tanggung jawab warga negara tidak berhenti pada memilih atau dipilih. Tugas utamanya adalah menjaga nalar publik tetap hidup—membaca, merenung, dan mempertanyakan. Masa depan demokrasi tidak ditentukan oleh siapa yang paling populer, tetapi oleh kualitas kesadaran kolektif yang menopangnya.
( red )
