Oleh : Cecep Anang Hardian
Di dunia politik, kebenaran sering kali tidak diukur dari fakta, melainkan dari posisi. Apa yang di luar kekuasaan dianggap sebagai kebohongan, di dalam kekuasaan kerap berganti nama menjadi “strategi”. Penipuan disebut “kepentingan nasional”. Penyalahgunaan wewenang disamarkan sebagai “kebijakan”.
Inilah ironi paling telanjang dari politik modern: tindakan yang secara moral jelas salah justru sering dimaklumi, bahkan dilindungi, selama pelakunya duduk di kursi kekuasaan. Semakin tinggi jabatannya, semakin tebal pula lapisan pembenarannya.
Politik seolah memiliki kamus sendiri. Berbohong tidak lagi dipandang sebagai dosa etika, melainkan kecakapan komunikasi. Mengingkari janji dianggap keluwesan. Manipulasi dipoles sebagai kecerdikan. Dan ketika kebohongan itu terbongkar, publik sering kali justru diminta “memahami situasi”.
Budaya semacam ini melahirkan generasi politisi yang lihai berbicara tetapi alergi pada tanggung jawab. Yang salah bukan perbuatannya, melainkan persepsi rakyat. Yang bermasalah bukan kebijakannya, melainkan cara masyarakat menafsirkannya. Kekuasaan pun berdiri di atas narasi, bukan integritas.
Satirnya, politik yang seharusnya menjadi alat pengabdian justru berubah menjadi panggung akrobat moral. Siapa paling piawai berkelit, dialah yang bertahan. Siapa jujur tanpa pelindung, sering kali tersingkir.
Namun kritik ini bukan sekadar ejekan kosong. Ia adalah peringatan. Bahwa ketika masyarakat mulai menganggap kebohongan sebagai hal wajar, saat itulah demokrasi perlahan kehilangan makna. Kekuasaan tanpa kejujuran bukan hanya berbahaya, tetapi menular.
Karena itu, publik tidak boleh berhenti bertanya. Tidak boleh lelah menguji pernyataan. Tidak boleh mudah terpesona oleh pidato dan janji. Kekuasaan yang sehat hanya bisa lahir dari rakyat yang kritis dan berani meragukan.
Pada akhirnya, politik yang kebal kritik akan melahirkan penguasa yang kebal rasa malu. Dan ketika rasa malu mati, kejujuran akan menjadi barang langka—ditertawakan, bukan dihormati.
( red )
