Oleh: Cecep Anang Hardian
Ketua DPD Aliansi Wartawan Independen Indonesia Provinsi Banten
Dalam kehidupan berbangsa, ada dua hal yang tidak pernah boleh terpisah dari kepemimpinan: ilmu di kepala dan iman di hati.
Ilmu melahirkan kebijakan.
Iman melahirkan keadilan.
Ilmu membentuk strategi pembangunan.
Iman menjaga agar pembangunan tidak kehilangan nurani.
Di tengah dinamika demokrasi nasional, kita menyaksikan satu fenomena yang terus berulang: kritik sering dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai cermin. Padahal dalam negara demokrasi, kritik adalah bagian dari sistem perawatan moral kekuasaan.
Indonesia bukan hanya berdiri di atas konstitusi, tetapi juga di atas nilai-nilai etika publik. Setiap jabatan, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, bukan sekadar mandat administratif, melainkan amanah konstitusional dan moral.
Ketika masyarakat mempertanyakan transparansi anggaran negara, itu bukan bentuk pembangkangan.
Ketika publik mengkritisi fungsi pengawasan lembaga legislatif, itu bukan permusuhan.
Ketika media dan organisasi masyarakat sipil menyoroti kebijakan yang dinilai tidak berpihak, itu bukan provokasi.
Itu adalah denyut nadi demokrasi.Di tingkat nasional, ruang kritik adalah indikator kesehatan negara. Semakin terbuka sebuah pemerintahan terhadap evaluasi, semakin kuat fondasi legitimasinya. Sebaliknya, ketika kritik dianggap gangguan stabilitas, di situlah alarm demokrasi mulai berbunyi.
Birokrasi nasional yang sehat bukanlah birokrasi yang sibuk membangun citra, tetapi yang fokus membangun kinerja. Laporan yang rapi tidak cukup jika pelayanan publik masih lamban. Program yang megah tidak berarti apa-apa jika dampaknya tidak dirasakan rakyat kecil.
Negara tidak boleh alergi terhadap pengawasan. Karena pengawasan bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan mekanisme penjaga amanah.
Dalam sistem demokrasi, kontrol sosial adalah bagian dari keseimbangan kekuasaan. Pers, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil bukan lawan negara. Mereka adalah pengingat. Dan pengingat bukanlah musuh.
Namun di sinilah ujian integritas dimulai.Apakah kekuasaan siap mendengar suara yang tidak nyaman?
Apakah pejabat publik siap menerima koreksi tanpa merasa terhina?Apakah kebijakan disusun untuk kepentingan rakyat, atau untuk kenyamanan elite?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan serangan. Ia adalah refleksi.
Bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari kritik, tetapi bangsa yang dewasa dalam menyikapi kritik. Seorang pemimpin yang kuat tidak merasa kecil karena dikritik. Ia justru memahami bahwa kritik adalah kesempatan memperbaiki arah.
Yang lebih berbahaya dari kritik adalah keheningan.
Ketika rakyat berhenti berbicara, bisa jadi mereka sudah berhenti berharap.
Dalam momentum spiritual seperti bulan Ramadhan, refleksi menjadi semakin relevan. Kekuasaan adalah ujian. Jabatan adalah titipan. Kewenangan adalah tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan publik, tetapi juga di hadapan Tuhan.
Demokrasi bukan sekadar mekanisme pemilu lima tahunan. Demokrasi adalah sistem nilai yang hidup setiap hari dalam transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada keadilan sosial.
Jika ilmu mengarahkan pembangunan nasional, maka iman menjaga agar pembangunan itu tidak kehilangan kemanusiaan.
Jika strategi merancang kebijakan, maka integritas memastikan kebijakan itu tidak melukai rakyat.
Kita tidak sedang membangun ruang permusuhan. Kita sedang membangun ruang evaluasi.
Kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita sedang mencari bagaimana memperbaiki.
Kritik bukan ancaman stabilitas. Justru kritiklah yang menjaga stabilitas moral kekuasaan.
Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang sunyi dari perbedaan, tetapi demokrasi yang berani berdialog dengan kejujuran.
Dan selama suara itu lahir dari niat menjaga amanah bangsa, saya percaya:Kritik adalah ibadah sosial.Ia mungkin tidak selalu disukai.Namun ia menjaga republik ini tetap lurus.
( red )
