Isu tingginya gaji dan tunjangan DPRD Kota Tangerang yang dinilai fantastis, telah menurunkan niat masyarakat membayar dan melunasi tunggakan Pajak Bumi Bangunan ( PBB )
Seperti yang disampaikan oleh Ketua MCI Kota Tangerang, Asep Wawan Wibawan yang mengurungkan niatnya membayar dan melunasi tunggakan PBB yang nilainya hampir mencapai 80 juta.
” Rencananya bulan ini , saya beserta ahli waris lainya berniat patungan membayarnya dan melunasi PBB yang jumlahnya hampir mencapai 80 juta rupiah. Namun niat tersebut diurungkan, karena mendengar isu gaji dan tunjangan DPRD Kota Tangerang nilai hampir sama dengan DPR RI, Hadeuh.. itu kan bukan uang Walikota, tapi dari pajak masyarakat. Buat apa bayar pajak kalau hanya untuk digerogoti oleh para anggota dewan “, tegas Asep, dikediamannya.
Tidak hanya itu, Asep pun mempertanyakan timbal balik yang dirasakan masyarakat terkait kewajibannya dalam membayar pajak.
” Orang tua kami sangat rajin dan anti nunggak PBB dengan nilai cukup besar, namun timbal baliknya yang diedarkan oleh keluarga dan masyarakat seperti apa ? “, tanya Asep
Lebih lanjut ,Asep mengkrtusi sikap para anggota dewan yang seakan menghindar disaat masyarakat sedang berkeluh kesah dengan kondisi yang sedang dialaminya.
” Hampir setiap musim penghujan rumah kami kebanjiran, bahkan kemarin kasur, karpet dan pakaian terendam air . Tuh lihat didepan rumah, sampai sekarang numpuk tidak terpakai, tapi mana sampai sekarang tidak ada solusinya, Anggota dewan di Kontek ngahenen bae, alias nyumput sieun di penta bantuan .. Padahal gaji dan tunjangan anggota dewan dari pajak rakyat “, pungkasnya.
( red )
