Tangerang Selatan – Lembaga pengawas internal pemerintah, nspektorat Kota Tangerang Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Alih-alih menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan anggaran, kinerja Inspektorat dinilai lemah, tidak transparan, dan cenderung mandul.
Sejumlah proyek pembangunan di berbagai dinas terindikasi menyimpan persoalan, namun minim tindak lanjut dari Inspektorat. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran atau bahkan praktik tebang pilih dalam penanganan dugaan penyimpangan.
Cecep Anang Hardian, warga Tangsel yang juga pemerhati kebijakan publik, menegaskan bahwa keberadaan Inspektorat sejauh ini justru menimbulkan pertanyaan serius.
“Inspektorat seharusnya mengawasi secara menyeluruh. Tapi yang terjadi, laporan audit internal jarang dipublikasikan, bahkan seakan hanya formalitas. Publik patut menduga ada kepentingan tertentu di balik lemahnya pengawasan ini,” tegas Cecep.
Beberapa catatan kritis terhadap kinerja Inspektorat Tangsel di antaranya:
* Kurangnya transparansi hasil audit internal, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses informasi atas dugaan penyimpangan.
* Minim tindak lanjut atas temuan dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah OPD.
* Indikasi pembiaran, yang membuka peluang terjadinya praktik korupsi berulang.
Cecep menambahkan, jika Inspektorat terus bersikap pasif, maka perannya tidak lebih dari sekadar pelengkap administrasi “Ini masalah serius. Kalau lembaga pengawas internal saja lemah, bagaimana bisa kita bicara soal tata kelola pemerintahan yang bersih? Kejaksaan Tinggi Banten harus segera turun tangan,” pungkasnya.
Sorotan terhadap lemahnya fungsi Inspektorat Tangsel inii sekaligus menjadi peringatan keras agar lembaga tersebut tidak hanya menjadi “macan kertas”, tetapi benar-benar menjalankan peran sebagai pengawas yang independen, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
( red )
