Tangerang — Lomba karikatur tingkat SMA sering digadang-gadang sebagai ajang membentuk generasi aktif, kreatif, produktif, dan percaya diri. Namun pertanyaannya, sejauh mana Pemerintah Daerah benar-benar serius menjadikan kegiatan ini sebagai program pembinaan berkelanjutan, bukan sekadar agenda seremonial untuk kebutuhan dokumentasi dan pencitraan?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak kegiatan kreatif pelajar hanya muncul ketika ada momentum tertentu—hari besar, peringatan tahunan, atau menjelang agenda formal pemerintah. Setelah itu, ruang kreativitas kembali sunyi tanpa pendampingan, tanpa anggaran memadai, dan tanpa keberlanjutan program.
Minim Anggaran, Minim Fasilitas
Jika Pemerintah Daerah sungguh ingin membangun generasi kreatif, maka dukungan konkret harus terlihat dalam bentuk kebijakan dan alokasi anggaran yang jelas. Faktanya, banyak sekolah masih kekurangan fasilitas seni, ruang praktik, hingga akses perangkat digital untuk mendukung karya ilustrasi dan karikatur modern.
Apakah pembinaan kreativitas hanya menjadi slogan dalam dokumen perencanaan, tanpa implementasi nyata?
Tidak Ada Ekosistem Pembinaan Berkelanjutan
Lomba tanpa pembinaan hanya melahirkan pemenang sesaat, bukan talenta jangka panjang. Pemerintah Daerah seharusnya membangun ekosistem yang terintegrasi—mulai dari pelatihan rutin, workshop bersama praktisi, hingga akses pameran dan publikasi karya siswa.
Tanpa kesinambungan, lomba karikatur hanya menjadi panggung sesaat, bukan proses pendidikan karakter yang sistematis.
Kreativitas Bukan Prioritas Kebijakan,
Sering kali sektor seni dan kreativitas pelajar berada di urutan belakang dibanding proyek-proyek fisik. Padahal, investasi terbesar sebuah daerah bukan hanya infrastruktur beton, melainkan kualitas sumber daya manusianya.
Generasi muda yang kritis dan kreatif adalah aset masa depan. Ironis jika pemerintah lebih fokus pada pembangunan fisik, tetapi mengabaikan pembangunan karakter dan daya pikir kritis generasi penerus.
Kritik Melalui Karikatur Harus Dihargai, Bukan Dibatasi
Karikatur identik dengan satire dan kritik sosial. Pemerintah Daerah harus menunjukkan kedewasaan demokrasi dengan membuka ruang ekspresi yang sehat, bukan justru membatasi tema atau mengarahkan isi karya agar “aman secara politis.”
Jika kreativitas dibatasi oleh ketakutan terhadap kritik, maka tujuan pendidikan kritis menjadi kehilangan makna.
Lomba karikatur pelajar seharusnya menjadi simbol keberanian berpikir dan kebebasan berekspresi. Namun tanpa komitmen nyata dari Pemerintah Daerah, kegiatan ini hanya akan menjadi formalitas tahunan yang miskin dampak.
Sudah saatnya pemerintah tidak hanya hadir saat seremoni pembukaan dan penyerahan piala, tetapi benar-benar hadir dalam kebijakan, anggaran, dan program pembinaan yang berkelanjutan.
Karena membangun generasi aktif, kreatif, dan percaya diri tidak cukup dengan tepuk tangan tetapi membutuhkan keberpihakan yang nyata.
( aww )
