Tangerang — Sudah puluhan tahun warga RT 03/08, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang hidup berdampingan dengan banjir. Namun alih-alih mendapat solusi menyeluruh maupun kompensasi berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, warga justru kembali dipaksa bertahan dengan cara mereka sendiri: gotong royong, kerja bakti, bahkan rela masuk ke gorong-gorong.
Pemandangan itu terlihat pada Minggu, 8 Februari 2026, ketika warga dengan penuh semangat dan kebersamaan membersihkan lingkungan. Di tengah genangan lumpur dan saluran air yang tersumbat, sebagian warga turun langsung ke gorong-gorong demi memperlancar aliran air.
Ketua RT 03/08, Hasyim, menyebut kekompakan dan solidaritas warga telah lama menjadi kekuatan utama dalam menghadapi banjir yang tak kunjung teratasi.
“Alhamdulillah, rasa kebersamaan warga di lingkungan kami sangat tinggi. Budaya gotong royong ini sudah tertanam sejak dulu,” ujar Hasyim di sela-sela kegiatan kerja bakti.
Namun di balik semangat warga, tersimpan kekecewaan mendalam. Tokoh masyarakat setempat, Asep Wawan Wibawan, secara terbuka mengkritisi Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang dinilainya gagal mengatasi banjir yang terus berulang.
“Sudah puluhan tahun lingkungan kami terdampak banjir, tapi sampai sekarang pemerintah daerah belum juga mampu menyelesaikannya. Padahal, bagi Pemerintah Kota Tangerang, ini bukan persoalan sulit,” kata Asep, Minggu (8/2/2026).
Menurut Asep, solusi banjir di wilayah tersebut sangat jelas dan berada sepenuhnya dalam kewenangan pemerintah daerah.
“Tinggal buat resapan air, bangun embung, lakukan sodetan aliran air ke area lapangan, bangun drainase di sekeliling lapangan, dan keruk Kali Cisarung yang sekarang dangkal dan menyempit. Itu semua kewenangan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa banjir terjadi akibat hilangnya resapan air, tidak adanya embung penampung, serta pendangkalan dan penyempitan Kali Cisarung. Saat hujan berintensitas tinggi turun dari hulu maupun dari area lapangan, air langsung mengalir ke pemukiman warga tanpa kendali,
“Dulu lingkungan kami tidak pernah banjir. Kali Cisarung jernih, tidak dangkal, tidak sempit. Sekarang kondisinya berbanding terbalik. Tidak ada resapan, tidak ada embung, drainase pun tidak tersedia. Itu sebabnya setiap hujan deras, kami selalu kebanjiran,” tambah Asep.
Lebih jauh, Asep menilai persoalan banjir ini bukan soal kemampuan teknis, melainkan soal kemauan politik dan kepedulian pemerintah.
“Tidak sulit bagi Pemerintah Kota Tangerang menyelesaikan banjir di lingkungan kami. Asal ada niat kuat, ketulusan, kepedulian yang tinggi, dan tidak terkontaminasi dendam politik,” ujarnya.
Ironisnya, di tengah penderitaan warga akibat banjir, tidak ada kompensasi berkelanjutan yang diberikan pemerintah daerah. Bahkan, beban ekonomi warga justru semakin berat.
“Banjir ini akibat tata kelola dan perencanaan pembangunan yang buruk. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya memberi kompensasi berkelanjutan kepada warga terdampak,” kata Asep.
Ia mengungkapkan, hingga kini sekitar 30 kepala keluarga mengalami kesulitan mengurus legalitas tanah karena terbentur tingginya biaya PBB dan BPHTB, dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mencapai Rp3 juta per meter persegi
.“Sudah kebanjiran tiap tahun, masih dibebani pajak tinggi. Ini benar-benar menyedihkan. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” pungkas Asep.
(rij)
