Jakarta – Kritik tajam kembali muncul terhadap relasi rakyat dan pemimpin di Indonesia yang dinilai masih sarat nuansa feodalisme. Menurut pemerhati sosial Cecep Anang Hardian, penindasan tidak akan pernah hilang selama rakyat masih menempatkan pemimpin sebagai tuan, bukan sebagai pelayan rakyat.
“Sejatinya pemimpin itu pelayan publik. Mereka dipilih rakyat, digaji dari pajak rakyat, dan diberi mandat untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Kalau masih dianggap tuan yang harus disembah, penindasan akan terus berlangsung,” ujarnya, Senin (1/9).
Cecep mencontohkan berbagai kasus korupsi di tanah air, seperti penyalahgunaan dana bantuan sosial hingga proyek infrastruktur yang bermasalah. Menurutnya, kasus-kasus tersebut mencerminkan betapa jauhnya sebagian pemimpin dari peran ideal sebagai pengabdi masyarakat.
“Lihat saja, ketika bansos untuk rakyat kecil justru dijadikan bancakan, itu bukan sekadar korupsi tapi bentuk penindasan. Ironisnya, sebagian rakyat masih rela membela pemimpin hanya karena terbuai citra,” tambahnya.
Ia juga mengutip pesan Bung Karno yang menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah yang mau memeras otak dan tenaga demi rakyat, bukan yang memeras rakyat demi kepentingannya. Pesan serupa juga pernah disampaikan Nelson Mandela bahwa seorang pemimpin harus hidup setara dengan rakyatnya.
Cecep mengingatkan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan sehat bila rakyat berani mengawasi dan mengkritik. “Rakyatlah pemilik kedaulatan. Pemimpin hanyalah pelaksana mandat. Kalau lalai, harus ditegur, kalau mengkhianati, harus diganti,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan tegas kepada masyarakat. “Sudah saatnya kita berhenti menuhankan pemimpin. Rakyat harus berani menagih janji, mengawasi kebijakan, dan melawan jika ditindas. Tanpa kesadaran kritis itu, penindasan akan terus hidup, meski rezim berganti,” pungkasnya.
( HHS )
