TANGERANG SELATAN.
Pernyataan mengejutkan datang dari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten yang menyebut warga Tangerang “gaptek” (gagap teknologi) dan tidak peka terhadap sosialisasi digital. Ungkapan yang dilontarkan secara terbuka itu sontak menuai gelombang reaksi keras dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Cecep Anang Hardian, perwakilan warga yang juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Tangerang selatan. Cecep dengan tegas menyebut pernyataan sang Kadis sebagai bentuk arogansi dan ketidakmampuan memahami realita di lapangan.
“Seorang pejabat publik apalagi di bidang pendidikan seharusnya hadir memberi solusi, bukan justru menyalahkan rakyat atas kegagalan pemerintah sendiri dalam menyosialisasikan program digital,” tegas Cecep.
Menurutnya, menyebut masyarakat “gaptek” adalah bentuk pelecehan terhadap kondisi sosial yang kompleks, apalagi banyak warga Tangerang yang justru sedang berjuang keras beradaptasi dengan era digital, meski dengan fasilitas terbatas.
“Yang gaptek itu bukan rakyat, tapi mungkin sistem di dinas yang tidak siap. Jangan sembunyikan kelemahan birokrasi di balik label buruk terhadap masyarakat,” tambahnya.
Cecep menilai pernyataan tersebut bukan hanya tidak etis, tapi juga membahayakan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Ia meminta agar sang Kadis segera melakukan klarifikasi terbuka dan introspeksi atas sikap komunikatifnya yang dinilai arogan dan merendahkan.
“Kalau kepala dinas pendidikan saja gagal memahami pendekatan yang mendidik dan merangkul, bagaimana nasib dunia pendidikan kita ke depan?” kata Cecep lebih lanjut.
Warga Tangerang, lanjut Cecep, tidak menolak digitalisasi, namun mereka butuh pembinaan yang layak, pendampingan, dan infrastruktur yang memadai. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata, bukan tudingan sembrono yang menyudutkan.
Pernyataan ini diharapkan menjadi tamparan keras bagi pemerintah provinsi, agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, serta lebih fokus membenahi sistem daripada sekadar menyalahkan rakyat.
( Red )
