- Oleh : Bachrulhadi Nursyamsu
Jakarta, 21 April 2025 – Di bawah langit Jakarta yang mendung tapi tak hujan, sekelompok anak muda kembali menggelar tikar di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI. Bukan untuk makan siang atau tidur siang, tapi untuk berpikir bersama, berdiskusi, menonton film, melukis, menulis puisi—semua dalam satu semangat: menolak revisi Undang-Undang TNI yang dianggap membuka pintu keterlibatan militer dalam ranah sipil.
Aksi ini bernama Piknik Melawan. Sebuah piknik yang bukan soal rekreasi, tapi tentang merawat ruang demokrasi.
Namun baru beberapa jam berjalan, aksi kembali dibubarkan. Kali ini oleh Polres Jakarta Pusat. Ini adalah pembubaran ketiga dalam dua pekan terakhir—setelah sebelumnya dibubarkan pada 9 April dan 14 April. Alasan pembubaran? Klise tapi tajam: mengganggu ketertiban umum.
Padahal, mereka hanya membawa tikar dan tanya.
Bukan senjata, apalagi ancaman.
Seorang peserta berkata, “Kalau suara rakyat tak bisa duduk di depan rumah para wakilnya, di mana lagi harus bicara?”
Sementara seorang perempuan, sambil melipat lukisan setengah jadi, tersenyum dan bilang, “Kami enggak takut. Kami cuma pindah lokasi.”
Meski aparat berseragam berdiri kokoh, semangat para peserta tak gentar. Mereka tahu, mungkin tenda mereka bisa dibongkar. Tapi gagasan? Tidak semudah itu dilipat. Piknik Melawan bukan tentang menang hari ini, tapi tentang tetap hadir esok.
Dan di antara suara peluit dan pengeras yang memaksa pulang, harapan justru tumbuh. Bahwa masih ada yang peduli. Masih ada yang percaya bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih lima tahun sekali, tapi tentang terus menyuarakan yang benar, di mana pun ruang itu terbuka.
Piknik Melawan adalah simbol bahwa tikar bisa digulung,
tapi tidak dengan keberanian.
Tidak dengan keyakinan.
Bahwa suara rakyat tidak pernah benar-benar bisa dibungkam.
Karena setiap pembubaran, sesungguhnya sedang menyiram benih harapan yang akan tumbuh lebih liar dan lebih berwarna di tempat lain.
( Red )
