Oleh : cecep anang Hardian
Perpolitikan nasional pasca pemilu hari ini menampilkan wajah yang relatif tenang di permukaan, namun menyisakan kegelisahan di lapisan bawah. Stabilitas politik kerap dijadikan narasi utama, seolah menjadi tujuan akhir demokrasi. Padahal, stabilitas tanpa keadilan sosial hanya akan menguntungkan segelintir elite, sementara rakyat tetap berkutat dengan persoalan lama yang tak kunjung selesai.
Konsolidasi kekuasaan berlangsung cepat. Koalisi politik menggemuk, oposisi mengecil, bahkan nyaris kehilangan daya tawar. Kritik yang seharusnya menjadi vitamin demokrasi justru sering dipandang sebagai ancaman. Politik kemudian berubah menjadi ruang kompromi elite, bukan arena adu gagasan untuk kepentingan publik.
Di tengah situasi tersebut, persoalan riil masyarakat masih menumpuk. Ketimpangan pembangunan, kemiskinan struktural, pengangguran, hingga lemahnya pelayanan publik masih menjadi cerita sehari-hari di banyak daerah. Ironisnya, isu-isu tersebut kerap kalah gaung dibandingkan manuver politik, pembagian jabatan, dan negosiasi kekuasaan di tingkat atas.
Yang lebih mengkhawatirkan, politik hari ini semakin kehilangan orientasi ideologis. Perbedaan sikap antar partai dan aktor politik makin tipis, digantikan pragmatisme dan kalkulasi kepentingan jangka pendek. Publik pun sulit membedakan mana yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat dan mana yang sekadar menjaga posisi dalam lingkar kekuasaan.
Di tingkat daerah, kondisi ini tercermin dari minimnya keberanian elite lokal untuk bersikap kritis. Banyak kepala daerah dan politisi memilih aman, mengikuti arus kekuasaan, meski harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Politik daerah pun lebih sering berfungsi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan, bukan sebagai penyambung aspirasi rakyat.
Ruang partisipasi publik juga menghadapi tantangan serius. Kritik dari masyarakat sipil, aktivis, dan pers kerap dipersempit dengan berbagai stigma. Padahal, tanpa kontrol publik yang kuat, kekuasaan berpotensi berjalan tanpa koreksi. Demokrasi yang sehat bukan hanya soal pemilu lima tahunan, tetapi juga soal keberanian menerima kritik setiap hari.
Dalam konteks ini, generasi muda, media, dan masyarakat sipil memegang peran penting sebagai penjaga nalar publik. Politik tidak boleh dibiarkan menjadi urusan segelintir orang di ruang tertutup. Ketika rakyat berhenti mengawasi, kekuasaan akan semakin jauh dari tujuan awalnya.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: stabilitas politik untuk siapa? Jika stabilitas hanya menjaga kenyamanan elite, sementara rakyat terus berada dalam ketidakpastian, maka politik telah gagal menjalankan mandatnya. Politik seharusnya menjadi alat perubahan sosial, bukan sekadar mekanisme pembagian kekuasaan.
( red )
