Jakarta– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya dipromosikan sebagai terobosan pemenuhan gizi anak sekolah kini terancam kehilangan kepercayaan publik. Rangkaian kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa membuat masyarakat menilai program ini gagal menjalankan misi dasarnya.
Hingga September 2025, tercatat lebih dari 6.400 anak di berbagai daerah menjadi korban keracunan makanan MBG. Hasil laboratorium dari Jawa Barat bahkan menemukan bakteri Salmonella dan Bacillus cereus dalam sampel makanan, yang jelas menunjukkan lemahnya standar higienitas dalam proses pengolahan dan distribusi.
Namun, publik menilai persoalan ini bukan sekadar kelalaian teknis. Muncul dugaan kuat adanya monopoli dalam rantai pengadaan dan distribusi MBG, yang membuat sistem kontrol menjadi tertutup dan rawan penyalahgunaan. Bahkan, sejumlah pihak menduga ada unsur sabotase di balik maraknya kasus keracunan.
“Kalau hanya satu atau dua kasus, mungkin bisa disebut kelalaian. Tapi ini sudah ribuan anak. Sangat tidak masuk akal kalau hanya disebut karena alergi atau faktor kecil lain. Ada yang jauh lebih serius: dugaan monopoli dan sabotase yang harus diusut,” tegas Cecep Anang Hardian, pemerhati kebijakan publik.
Menurut Cecep, penutupan sementara dapur penyedia MBG tidak akan menyelesaikan masalah. “Yang perlu dibongkar adalah siapa yang mengendalikan proyek ini. Apakah ada kartel atau pihak tertentu yang memonopoli pengadaan bahan, jasa katering, hingga distribusi? Kalau dibiarkan, anak-anak akan terus jadi korban,” ujarnya.
Cecep juga mengkritisi pernyataan sebagian pejabat yang menyebut keracunan MBG dipicu oleh alergi. “Kalau ribuan anak keracunan, itu bukan alergi. Itu kelalaian sistemik. Jangan buang masalah ke tubuh anak-anak, sementara mafia anggaran dan pengelola proyek terus bermain di belakang layar,” sindirnya tajam.
Kini sorotan publik mengarah pada Badan Gizi Nasional (BGN) yang dianggap gagal mengawasi kualitas makanan dan jalannya program. Presiden Prabowo bahkan sudah memanggil Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk memberikan penjelasan terkait maraknya keracunan MBG.
Masyarakat mendesak agar kasus ini tidak sekadar ditutup dengan alasan teknis, melainkan diusut secara transparan, termasuk kemungkinan adanya monopoli dan sabotase di balik proyek raksasa ini.
“Kalau pemerintah sungguh serius, jangan hanya minta maaf. Bongkar sampai akar, siapa yang bermain, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Jangan biarkan MBG jadi ladang bisnis yang mengorbankan nyawa anak-anak bangsa,” tutup Cecep.
( hhs)
