JAKARTA, 25 Desember 2025 – Gelombang solidaritas untuk merespons krisis ekologis dan kemanusiaan yang melanda wilayah Sumatra terus menguat di Ibu Kota. Merespons banjir bandang yang melumpuhkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sejumlah elemen sipil yang tergabung dalam Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta menggelar konsolidasi akbar di Aula HMB Jakarta pada Kamis (25/12). Pertemuan tersebut resmi melahirkan “Koalisi Jakarta untuk Sumatra”, sebuah wadah perjuangan kolektif yang menuntut solusi konkret atas bencana yang kian meluas.
Kritik Kebijakan: Investasi di Atas Keselamatan Rakyat?
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi menyoroti adanya dugaan inkompetensi regulasi pemerintah yang dianggap lebih memprioritaskan citra investasi dan pariwisata dibandingkan keselamatan jiwa rakyat. Mereka menilai bahwa bencana ini bukanlah sekadar fenomena alam biasa, melainkan dampak nyata dari tata kelola agraria dan lingkungan yang salah arah.
“Muncul dugaan kuat bahwa keengganan pemerintah menetapkan status Bencana Nasional adalah alibi untuk menjaga citra stabilitas nasional, padahal kondisi di lapangan sudah sangat darurat,” tegas Sekretaris Jenderal GHARIS Jakarta dalam diskusi tersebut.
Dampak Sosial dan Ancaman Pinjol bagi Mahasiswa
Krisis ini ternyata telah menjalar hingga ke kehidupan mahasiswa perantau di Jakarta. Koalisi mengungkapkan fakta memprihatinkan mengenai adanya mahasiswa asal Sumatra yang mulai terdampak secara ekonomi akibat terputusnya kiriman dari keluarga di kampung halaman. Kondisi ini memaksa sebagian mereka terjerat pinjaman online (pinjol) demi bertahan hidup. Merespons hal tersebut, Koalisi mendesak institusi pendidikan agar lebih proaktif melibatkan organisasi mahasiswa primordial dalam merumuskan skema bantuan krisis.
Enam Maklumat Menuju Istana Negara
Berangkat dari analisis mendalam, Koalisi Jakarta untuk Sumatra membawa enam tuntutan pokok yang akan disuarakan dalam aksi massa di depan Istana Negara pada 5 Januari 2026 mendatang. Tuntutan tersebut meliputi:
1. Penetapan Status Bencana Nasional guna mempercepat penanganan lintas provinsi.
2. Percepatan evakuasi yang dinilai masih berjalan lamban.
3. Moratorium total izin tambang dan sawit di hulu DAS Sumatra sebagai langkah reformasi ekologis.Pemecatan pejabat yang terbukti mengeluarkan kebijakan inkompeten yang memperparah bencana.
4. Permintaan maaf terbuka dari pejabat publik yang melontarkan pernyataan tidak sensitif.
5. Seruan Persatuan Nasional dengan imbauan untuk tetap fokus pada kemanusiaan dalam bingkai NKRI tanpa memicu sentimen sektarian.
6. Kekuatan Solidaritas Lintas Daerah
Gerakan ini mencerminkan persatuan yang kuat dari berbagai latar belakang daerah. Kekuatan koalisi ini didukung penuh oleh barisan organisasi mahasiswa seperti GHARIS Jakarta, HMB Jakarta, DPP Himakotas, Ikatan Mahasiswa Tegal Ciputat, dan Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM) Ciputat.
Semangat kebersamaan ini juga diperkuat oleh kehadiran IMPP Jakarta, Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes UIN Jakarta, KBM Galuh Jaya (Ciamis, Banjar, Pangandaran), Keluarga Mahasiswa Jambi UIN Jakarta, Forum Mahasiswa Lamongan, serta Ikatan Mahasiswa Gresik. Tidak ketinggalan, dukungan mengalir dari Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan Jakarta, Persatuan Mahasiswa Bekasi Jakarta Raya, Persatuan Mahasiswa Indramayu, Dedikasi Riung Mahasiswa Garut, Permala Jakarta, Himasultra Jakarta, hingga BEM STIAMI.
Koalisi menegaskan bahwa pintu solidaritas tetap terbuka bagi elemen lain yang ingin bergabung. Mereka memastikan bahwa gerakan ini adalah murni wujud solidaritas lintas suku dan daerah demi satu tujuan: Kemanusiaan dan Keadilan.
Narahubung Informasi:
GHARIS: 0896-4651-4009
HMB JAKARTA: 0838-9122-2653
Hashtag Kampanye: #JakartaUntukSumatra #StatusBencanaNasional #SumatraMemanggil #KeadilanEkologis #Aksi5Januari
(red)
