Tangerang -Penilaian bahwa struktur pendapatan nasional (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) Kota Tangerang masih rendah memerlukan konteks perbandingan yang spesifik, karena data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang justru tertinggi di Provinsi Banten pada tahun 2024.
Berikut adalah rincian mengenai kondisi struktur pendapatan Kota Tangerang:
- Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat
Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kota Tangerang mencapai 5,04%, yang merupakan angka tertinggi di Provinsi Banten. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 5,57%. Hal ini mengindikasikan kinerja ekonomi daerah yang positif secara keseluruhan.
Ketergantungan pada Sektor Industri dan Jasa
Kota Tangerang dikenal sebagai “Kota Seribu Industri Sejuta Jasa”. Struktur ekonominya sangat bergantung pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Ketergantungan pada beberapa sektor utama ini dapat menjadi kelemahan dalam jangka panjang jika terjadi guncangan ekonomi di sektor-sektor tersebut, yang dapat menyebabkan kurangnya diversifikasi ekonomi.
Tantangan dalam Fiskal dan Diversifikasi
Meskipun pertumbuhan PDRB tinggi, terdapat analisis yang menunjukkan kinerja fiskal pemerintah kota masih relatif rendah dan bergantung pada sumber pendapatan yang terbatas. Hal ini mengacu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mungkin belum optimal dibandingkan dengan potensi ekonomi makro kota tersebut.
Penilaian “struktur pendapatan nasional Kota Tangerang dinilai masih rendah” kemungkinan besar merujuk pada:
Kurangnya diversifikasi struktur ekonomi yang terlalu fokus pada industri tertentu.
PDRB per kapita yang, meskipun meningkat, mungkin masih di bawah kota-kota industri atau metropolitan tertentu lainnya di Indonesia.
Kinerja fiskal daerah yang menunjukkan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan terbatas lainnya, bukan pada optimalisasi potensi lokal secara penuh.
Pembangunan Kota Tangerang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, yaitu sekitar Rp 1,9 triliun dari total pendapatan daerah Rp 5,06 triliun di tahun 2026. Ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih terbatas.
Walikota Tangerang, Sachrudin, mengakui hal ini dan menyatakan bahwa pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak daerah, seperti PBB, BPHTB, restoran, dan parkir. DPRD Kota Tangerang juga mendorong optimalisasi PAD dan efisiensi belanja daerah tanpa mengganggu pelayanan publik.
Fraksi PDI Perjuangan Kota Tangerang bahkan mendesak pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD
( AWW )
