“Viralnya “Indonesia Gelap”: Ilustrasi Kebijakan Politik antara Pemerintah, Dewan, dan Kapitalisme

Oleh : Cecep Anang Hardian

Fenomena “Indonesia Gelap” yang viral beberapa waktu lalu, dan mengguncang berbagai wilayah, bisa dilihat sebagai metafora untuk menggambarkan hubungan yang semakin erat antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kekuatan kapitalisme. Dalam konteks ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR tidak hanya mencerminkan perbedaan pendapat atau perjuangan politik semata, tetapi juga ada unsur kesepakatan yang lebih besar untuk “menggelapkan” Indonesia, demi keuntungan segelintir pihak.

Seperti kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR bisa dilihat sebagai “gelap” karena cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat banyak, sementara menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pemerintah dan anggota DPR sering kali berkolaborasi dengan para cukong kapitalisme, perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi sektor-sektor penting seperti energi, infrastruktur, dan sumber daya alam. Dengan adanya hubungan ini, kebijakan yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi.

Contohnya, kebijakan mengenai privatisasi sektor energi, pengelolaan sumber daya alam, atau infrastruktur yang lebih berpihak pada kepentingan perusahaan besar, sering kali mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pasokan listrik yang terjamin. Sementara itu, anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, sering kali lebih mendengarkan suara para cukong kapitalisme, menerima lobi-lobi politik, atau bahkan terlibat langsung dalam kepentingan bisnis yang merugikan rakyat. Inilah yang membuat kebijakan yang dihasilkan sering kali “gelap”, tidak transparan, dan penuh dengan kepentingan yang tersembunyi.

Pada akhirnya, “Indonesia Gelap” menjadi simbol dari kolaborasi yang merugikan rakyat, di mana rakyat terjebak dalam ketidakpastian, kerugian ekonomi, dan penurunan kualitas hidup, sementara segelintir pihak yang memiliki kekuasaan dan modal terus mendapat keuntungan. Tarik-ulur antara pemerintah dan DPR sering kali mengarah pada kesepakatan yang hanya menguntungkan pihak kapitalis, meninggalkan rakyat dalam kegelapan yang tak kunjung teratasi.

( red )