Tangerang Selatan — Pemerhati masyarakat sekaligus aktivis sosial, Yusuf Andika, melontarkan kritik tajam terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Selatan terkait sejumlah dugaan kesalahan dan masalah dalam perencanaan pembangunan kota.
Menurut Yusuf, sejumlah proyek strategis yang diusung Bappeda, seperti Transit-Oriented Development (TOD) dalam program JUTPI-3 yang bekerja sama dengan JICA, dinilai tidak terintegrasi dengan baik. “Ini proyek besar, tapi nyatanya tidak sinkron dengan sistem transportasi yang sudah ada, seperti KRL dan MRT. Akibatnya, kemacetan justru makin parah dan kebutuhan masyarakat akan mobilitas yang nyaman tidak terpenuhi,” ujarnya saat ditemui di kantor LSM Peduli rakyat, Selasa (2/10/2025).
Yusuf juga menyoroti proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang menurutnya hanya “formalitas semu”. “Partisipasi publik seolah ada, tapi faktanya masyarakat luas tidak dilibatkan secara serius. Ini berbahaya karena program yang disusun jadi jauh dari aspirasi dan kebutuhan riil warga,” tambahnya.
Dampak buruk lain dari perencanaan yang dianggap kurang matang, lanjut Yusuf, adalah penurunan kualitas udara akibat desain kota yang tidak mendukung transportasi publik. “Pembangunan permukiman yang tersebar dan bergantung pada kendaraan pribadi memicu polusi yang berbahaya bagi kesehatan warga,” katanya.
Tidak hanya itu, Yusuf menegaskan pengelolaan sumber daya alam di Kota Tangsel juga perlu mendapat perhatian serius. “Penurunan kualitas air tanah di bantaran Sungai Cisadane akibat pencemaran industri kecil dan besar menunjukkan lemahnya pengawasan. Tata ruang harus mengedepankan aspek lingkungan, bukan sekadar pembangunan fisik semata,” ujarnya dengan nada tegas.
Sebagai solusi, Yusuf Andika menekankan pentingnya perbaikan mendasar dalam perencanaan kota. “Bappeda harus melakukan kajian mendalam dan integrasi sistem transportasi yang sesungguhnya. Proses perencanaan harus transparan dan melibatkan masyarakat secara luas. Selain itu, tata ruang harus ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam harus bijaksana,” tegasnya.
Yusuf berharap, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Bappeda dapat segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kebijakan agar pembangunan kota benar-benar berkelanjutan dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
( red )
