Tangerg Selatan, 1 April 2026 —
Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) melalui Tim Pemantau Kinerja Pemerintah merilis laporan analisis kritis terhadap kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan. Laporan ini dipimpin langsung oleh Kepala Tim Pemantau, Riski, sebagai bentuk tanggung jawab publik dalam mengawal persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten tahun 2026.
Dalam rilis resminya, GHARIS menegaskan bahwa Dispora Tangerang Selatan saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, ditandai dengan krisis manajerial, lemahnya perencanaan infrastruktur, serta stagnasi program kepemudaan yang tidak berdampak signifikan.
Serapan Anggaran Tinggi, Namun Minim Dampak Nyata
Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024, Dispora mencatat realisasi anggaran sebesar Rp45,95 miliar dari total pagu Rp48,78 miliar atau sekitar 94,19 persen. Namun, menurut GHARIS, angka tersebut tidak mencerminkan efektivitas program.
“Kami menemukan adanya ketimpangan serius antara besarnya anggaran yang dihabiskan dengan dampak nyata yang dirasakan oleh atlet dan pemuda. Belanja birokrasi justru lebih dominan dibandingkan program substantif,” ujar Riski dalam pernyataan tertulisnya.
GHARIS mencatat bahwa hampir 40 persen anggaran terserap untuk program penunjang urusan pemerintahan, sementara program daya saing kepemudaan hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil. Kondisi ini dinilai mencerminkan orientasi kebijakan yang lebih fokus pada administrasi daripada pembangunan sektor inti.
Perencanaan Lemah, Anggaran Berubah Drastis
Tim Pemantau GHARIS juga menyoroti adanya lonjakan anggaran dari Rp35,9 miliar pada APBD murni menjadi Rp42,4 miliar dalam APBD Perubahan. Menurut Riski, hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan strategis jangka menengah.
“Perubahan anggaran yang signifikan ini bukan bentuk adaptasi, tetapi indikasi bahwa perencanaan awal tidak matang. Ini berbahaya karena seluruh beban pembangunan akhirnya menumpuk menjelang Porprov,” tegasnya.
Selain itu, Dispora dinilai belum mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor olahraga, sehingga masih sangat bergantung pada pembiayaan APBD.
Darurat Infrastruktur: Tuan Rumah Tanpa Kesiapan
Sebagai tuan rumah Porprov 2026, Tangerang Selatan dihadapkan pada kenyataan pahit: keterbatasan fasilitas olahraga yang memadai. Dari kebutuhan ideal 30 hingga 40 venue, saat ini hanya tersedia sekitar lima venue milik pemerintah yang siap digunakan.
GHARIS menilai ketergantungan pada fasilitas swasta sebagai bentuk kegagalan jangka panjang dalam pengelolaan aset publik.
“Selama 15 tahun berdiri, tidak ada langkah serius dalam pengamanan lahan olahraga. Ini bukan sekadar keterbatasan, tetapi kegagalan kebijakan,” ujar Riski.
Lebih lanjut, GHARIS memperingatkan adanya risiko pembangunan fasilitas yang tidak memenuhi standar teknis, mengingat pembangunan fisik berada di bawah kewenangan OPD lain tanpa pengawasan teknis yang kuat dari Dispora.
Program Kepemudaan Dinilai Seremonial
Dalam sektor kepemudaan, GHARIS menilai program yang dijalankan masih bersifat formalitas. Pelatihan wirausaha yang melibatkan ratusan hingga ribuan peserta dinilai tidak menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.
“Program hanya mengejar jumlah peserta, bukan hasil. Banyak kegiatan berakhir sebagai seremoni tanpa tindak lanjut yang jelas,” ungkap Riski.
Ketiadaan sistem monitoring pasca-pelatihan dan minimnya akses permodalan menjadi faktor utama kegagalan program dalam menciptakan wirausaha muda yang berkelanjutan.
Desakan Reformasi dan Kepemimpinan Baru
GHARIS menegaskan bahwa transisi kepemimpinan di Dispora harus dimaknai sebagai langkah strategis, bukan sekadar rotasi jabatan. Sosok Kepala Dinas yang baru diharapkan mampu membawa perubahan fundamental.
“Kami mendesak agar proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. Yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang berani melakukan reformasi, bukan sekadar administrator,” tegas Riski.
GHARIS juga menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian dampak nyata bagi masyarakat.
Penutup
Menutup rilisnya, GHARIS menyatakan bahwa Porprov 2026 harus menjadi momentum evaluasi total bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
“Jika tidak ada perubahan mendasar, Porprov 2026 berpotensi menjadi panggung kegagalan. Namun jika dikelola dengan serius, ini bisa menjadi titik balik kebangkitan olahraga dan pemuda di Tangerang Selatan,” pungkas Riski.
Tentang GHARIS
Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) adalah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pengawasan kebijakan publik, advokasi reformasi birokrasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
( red )
