Di tengah lembabnya udara Phnom Penh yang berbaur dengan aroma kapur barus dan dupa, sehelai bendera Kamboja berkibar tenang. Di balik keheningan itu, ekonomi mereka berputar dengan kecerdikan yang tak banyak dilihat oleh tetangga mereka di Asia Tenggara.
Dalam daftar negara dengan skor IQ rata-rata tertinggi di kawasan, Kamboja bertengger di posisi kedua. Sebuah statistik yang sunyi namun sarat makna. Orang-orang Kamboja, anak-anak dari sejarah berdarah Kekaisaran Khmer, kini menuliskan bab baru dalam kisah bertahan hidup mereka — bukan dengan senjata, melainkan dengan strategi ekonomi yang halus, cerdas, dan dingin.
Salah satu jurus terhalus mereka adalah membalik mata uang dari dosa berjudi menjadi pendapatan negara yang sah.
Ketika para pengusaha dan politisi Indonesia saling berbisik tentang gurihnya keuntungan dari bisnis judi daring, Kamboja membuka pintu dengan senyuman lebar.
Di sana, judi bukanlah aib, melainkan devisa.
Pemerintah Kamboja tidak sekadar membiarkan, mereka memfasilitasi. Tetapi dengan satu syarat bijak: rakyat mereka sendiri dilarang keras berjudi.
Larangan ini bukan sekadar moralitas, melainkan kalkulasi dingin. Sebab, pendapatan per kapita warga Kamboja sekitar Rp 33 juta per tahun — hanya separuh dari rata-rata orang Indonesia yang sekitar Rp 62 juta per tahun.
Dengan daya beli terbatas, untuk apa membiarkan rakyatnya terjerembab dalam lingkaran mesin slot dan meja roulette?
Maka Kamboja memilih menjadi tuan rumah yang ramah bagi para pemain asing, termasuk dari Indonesia. Namun bukan hanya kasino maya, mereka mewajibkan para investor membuka kasino fisik, “kasino darat”. Sebuah strategi agar wisatawan kelas menengah dari Tiongkok, Vietnam, Korea Selatan, bahkan Australia, menginjakkan kaki di tanah Kamboja, menginap di hotel-hotel mereka, makan di restoran lokal, dan menukar dolar mereka dengan riel Kamboja.
Hasilnya, industri judi berkontribusi besar pada pemasukan negara. Pada 2019, sebelum pandemi menghantam, pendapatan dari industri kasino fisik Kamboja mencapai lebih dari USD 2 miliar. Setelah pandemi, angka itu diperkirakan terus merangkak naik seiring kembalinya wisatawan dan mengalirnya taruhan online.
Namun sorotan terbesar datang dari Indonesia.
Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 10 juta warga Indonesia memasang taruhan di situs-situs judi online yang berbasis di Kamboja. Angka yang mencengangkan: hampir setara dengan jumlah penduduk Jakarta Raya.
Total nilai deposit dari para pemain Indonesia yang memasang taruhan melawan algoritma mesin judi daring ini menembus angka Rp 51 triliun.
Untuk perbandingan, angka itu setara dengan sekitar 13 kali anggaran subsidi pupuk nasional Indonesia.
Lebih ironis lagi, dalam banyak kasus, operator situs yang memasang domain judi dari Kamboja sejatinya dioperasikan oleh para “broker” asal Indonesia juga. Sementara pemerintah Indonesia sibuk memblokir ribuan situs saban bulan, Kamboja menikmati cuan dari sisi legalitas mereka. Semakin Indonesia mengetatkan blokade, semakin kuat pula para pemain judi lokal memutar VPN, dan semakin banyak devisa mengalir ke Phnom Penh.
Sungguh paradoks.
Ketika Jakarta menghabiskan energi memerangi kasino maya, Phnom Penh menyambut ribuan dolar dari Indonesia yang beterbangan dalam bentuk deposit taruhan.
Sejatinya, Kamboja mengajarkan satu hal: kecerdasan bukan semata tentang siapa yang pandai menghitung, tetapi siapa yang mampu membaca peta peluang. Sementara Indonesia sibuk meributkan moralitas judi, Kamboja memperlakukan moralitas sebagai urusan domestik — dan membiarkan etika itu menjadi pagar bagi rakyatnya sendiri, sembari meraup keuntungan dari luar pagar.
Begitulah Kamboja hari ini:
Mereka bukan sekadar menjadi saksi, tetapi dalang yang piawai dalam simfoni kapitalisme Asia Tenggara.
( die )
