TANGERANG SELATAN — Pengelolaan program dan penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan menjadi perhatian Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) DPC Tangerang Raya.
AWII menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Tangerang Selatan guna meminta klarifikasi sekaligus mendorong pemeriksaan berjenjang terhadap program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa besarnya anggaran pendidikan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, serta mutu pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
Ketua AWII DPC Tangerang Raya, Cecep Anang Hardian, menegaskan bahwa pengawasan terhadap sektor pendidikan tidak boleh hanya berhenti pada laporan administrasi dan besarnya serapan anggaran.
“Jangan sampai kegiatan berjalan, anggaran terserap, laporan pertanggungjawaban tersusun, tetapi manfaat dan hasilnya tidak bisa diukur secara nyata. Uang rakyat harus menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar memenuhi rutinitas kegiatan birokrasi,” tegas Cecep.
Menurutnya, pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, khususnya para kepala bidang, harus memiliki kemampuan melahirkan inovasi dan terobosan. Mereka tidak cukup hanya menjalankan kegiatan berdasarkan rutinitas dan berlindung di balik ketentuan administratif.
AUDIT JANGAN HANYA PERIKSA DOKUMEN
AWII secara khusus meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan, realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, kewajaran biaya, hingga hasil dan manfaat program.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain kegiatan pelatihan guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, bimbingan teknis, seminar, serta berbagai program pendukung pendidikan lainnya.
AWII juga mendorong evaluasi terhadap kinerja masing-masing kepala bidang, termasuk target capaian, inovasi, efektivitas program, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Inspektorat jangan hanya menjadi pemeriksa kelengkapan dokumen di atas meja. Harus ada pengujian apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan apakah manfaatnya dirasakan oleh dunia pendidikan. Kalau ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan,” ujar Cecep.
KEJARI DAN KEJATI TURUT DITEMBUSKAN
Sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan pengawasan, AWII juga berencana menyampaikan tembusan surat kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan dan Kejaksaan Tinggi Banten.
Langkah ini dimaksudkan agar persoalan pengelolaan anggaran pendidikan mendapat perhatian sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.
Cecep menegaskan, AWII tidak sedang menghakimi atau menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu. Namun, setiap penggunaan uang rakyat harus terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan.
“Jangan sampai sektor pendidikan hanya sibuk dengan kegiatan dan penyerapan anggaran, sementara persoalan peningkatan kualitas pendidikan justru tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Kami ingin ada keberanian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” tambahnya.
AWII DPC Tangerang Raya menyatakan akan mengawal proses permintaan klarifikasi dan pemeriksaan tersebut hingga memperoleh tanggapan dari pihak terkait.
Bagi AWII, anggaran pendidikan bukan sekadar angka dalam APBD. Itu adalah amanah rakyat yang harus dibuktikan manfaatnya.(red)
