CIPUTAT (14 April 2026) – Menanggapi beredarnya narasi media yang seolah-olah telah menetapkan pemenang seleksi JPT Pratama berdasarkan nomor urut nilai tertinggi, Ketua Umum GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, S.Hum. , angkat bicara dengan nada tinggi. GHARIS menilai adanya upaya penggiringan opini yang sengaja mengunci kebijakan Walikota Tangerang Selatan dan mengabaikan variabel kompetensi yang lebih substansial.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketum GHARIS di depan Gedung Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa, 14 April 2026, pukul 14.00 WIB.
Hotmartua menegaskan bahwa mematok pelantikan hanya berdasarkan skor akhir tanpa melihat rekam jejak teknis adalah bentuk pendangkalan birokrasi. Ia mengingatkan bahwa selisih nilai antara peringkat 1 (Mukroni: 78,06) dan peringkat 2 (Ucok AH Siagian: 77,26) hanya sebesar 0,80 poin .
“Kami marah melihat framing yang seolah-olah jabatan ini sudah dikunci. Ini melangkahi marwah dan kebijaksanaan Pak Wali! Nilai tertinggi di atas kertas bukan jaminan ia paham lapangan. Walikota punya hak prerogatif untuk menggali potensi kandidat berdasarkan aspirasi masyarakat dan pengalaman nyata, bukan sekadar angka yang selisihnya bahkan tidak sampai satu poin,” tegas Hotmartua.
Lebih lanjut dia mengatakan, “Kalau Walikota hanya mau patuh pada angka di atas kertas tanpa mempertimbangkan variabel kompetensi teknis, untuk apa ada aturan 3 besar? Lebih baik mengubah aturan mainnya dari awal! Jika Walikota memaksakan pelantikan hanya berdasarkan nilai teratas tanpa melihat jejak jejaknya, maka Pak Wali secara sadar sedang melakukan Pembodohan Publik dan membiarkan Dispora dipimpin oleh orang yang tidak kompeten di bidangnya!” tegas Hotmartua.
GHARIS kembali menagih kepatuhan terhadap Persyaratan Poin 4 dalam dokumen resmi pendaftaran Pansel, yang memungkinkan kandidat memiliki pengalaman jabatan di bidang tugas yang relevan minimal selama 5 tahun .
“Jangan sampai persyaratan poin 4 itu hanya jadi pajangan administrasi untuk meloloskan titipan! Jika aturan itu ada, maka harus diukur. Siapa yang punya pengalaman teknis lebih dari 5 tahun di bidang olahraga? harus diperhatikan. Memilih di luar itu berarti mengangkangi aturan yang dibuat sendiri,” lanjutnya dengan nada tajam.
Hotmartua menekankan bahwa Dispora Tangsel sedang dalam kondisi kritis yang membutuhkan pemimpin dengan legitimasi publik yang kuat. Ia merujuk pada hasil Uji Publik di mana kandidat nomor urut 2 (Ucok) dan 3 (Budi Mulia) secara ksatria hadir dan menandatangani Pakta Integritas dengan pemuda, sementara kandidat nomor urut 1 justru absen.
“Kami menghargai otoritas Walikota, tapi kami mengutuk keras segala upaya yang sengaja mempermainkan kepentingan publik demi kepentingan segelintir elit. Tangsel membutuhkan pemimpin yang berani diuji publik, bukan yang bersembunyi di balik skor pemerintahan,” tegasnya.
Menutup orasinya di depan Rektorat UIN Jakarta, Hotmartua menyatakan bahwa GHARIS akan mengawali ketat proses ini hingga pelantikan.
“Hari ini saya tegaskan, GHARIS turun tangan langsung! Kami ingatkan Pak Wali untuk tidak termakan framing. Pilihlah berdasarkan kompetensi teknis dan keberanian menghadapi rakyat, serta memenuhi kriteria yang di tetapkan. Jika prosedur dan syarat poin 4 mengabaikan demi memaksa nomor satu yang minim pengalaman teknis olahraga, maka marwah kompetensi Tangsel sedang dipertaruhkan, dan kami akan lawan” pungkas Hotmartua Simanjuntak sebelum meninggalkan lokasi pada pukul 14.45 WIB.
( ina )
