TANGERANG – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Internasional Indonesia (AWII) Tangerang Raya melayangkan pengaduan masyarakat (DUMAS) kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang terkait dugaan ketidakwajaran dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Pengaduan tersebut disampaikan oleh Sekretaris AWII DPC Tangerang Raya, Agus Sapto Utomo, S.Sos, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Kami melihat ada sejumlah indikator yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Agus dalam keterangannya.
Pendapatan Tak Capai Target, Belanja Tak Terserap Maksimal
Berdasarkan dokumen Laporan Realisasi APBD 2023 yang dianalisis, pendapatan daerah yang ditargetkan sekitar Rp5,08 triliun hanya terealisasi sekitar Rp4,69 triliun atau sekitar 92 persen.
Di sisi lain, belanja daerah yang dianggarkan sekitar Rp5,02 triliun juga tidak terserap secara maksimal, dengan realisasi di kisaran Rp4,69 triliun.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya potensi lemahnya perencanaan anggaran maupun pelaksanaan program di lapangan.
Belanja Modal Disorot, Proyek Diduga Tidak Optimal
AWII juga menyoroti rendahnya realisasi pada sejumlah pos belanja modal yang seharusnya menjadi motor pembangunan daerah.
“Kalau belanja modal tidak terserap maksimal, pertanyaannya sederhana: apakah programnya tidak jalan, atau ada persoalan lain di balik itu?” tegas Agus.
Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
SILPA Rp501 Miliar Jadi Sorotan Keras
Salah satu poin paling krusial adalah munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai sekitar Rp501 miliar.
Nilai tersebut dinilai cukup besar dan berpotensi mengindikasikan adanya:
Kegiatan yang tidak terlaksana Perencanaan anggaran yang tidak matan Hingga potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah
“Anggaran itu disusun untuk digunakan, bukan untuk mengendap. SILPA besar harus dijelaskan secara transparan,” ujarnya.
Sekda Diminta Turun Tangan, Evaluasi Menyeluruh
Melalui DUMAS yang telah disampaikan, AWII mendesak Sekretaris Daerah Kota Tangerang untuk segera mengambil langkah konkret.
Di antaranya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi APBD 2023 serta menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Selain itu, AWII juga mendorong adanya transparansi hasil evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
AWII Tegaskan Komitmen Kawal Hingga Tuntas
AWII DPC Tangerang Raya menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan kejelasan.
“Ini bagian dari komitmen kami sebagai kontrol sosial. Kami tidak ingin pengelolaan anggaran daerah berjalan tanpa pengawasan publik,” pungkas Agus’
