Negeri yang Dipimpin Pencitraan, Bukan Pikiran
Oleh Cecep anang hardian
Mari kita kembali merenungkan kegelisahan Voltaire: mengapa melawan kebodohan terasa begitu melelahkan? Karena kebodohan dalam politik bukan lagi sekadar ketidakmampuan berpikir, melainkan telah berevolusi menjadi sistem kekuasaan yang hidup, terorganisir, dan dilindungi oleh kepentingan.
Hari ini kita hidup di zaman ketika politik tidak lagi dibangun di atas gagasan besar, melainkan di atas pencitraan murahan. Pemimpin dipilih bukan karena kedalaman pikirannya, tetapi karena kemampuannya memainkan emosi massa. Kamera lebih penting daripada nurani. Popularitas lebih berharga daripada kapasitas. Dan kebohongan yang diulang terus-menerus akhirnya diterima sebagai kebenaran publik.
Pemerintahan modern perlahan berubah menjadi panggung sandiwara raksasa. Rakyat diberi pertunjukan, bukan penyelesaian. Diberi slogan, bukan keberanian. Diberi narasi pembangunan, sementara ketimpangan sosial tumbuh diam-diam di belakang baliho-baliho kekuasaan.
Yang paling berbahaya bukanlah ketika penguasa gagal bekerja, melainkan ketika masyarakat mulai terbiasa dengan kegagalan itu sendiri. Ketika kebodohan dipelihara secara sistematis, rakyat tidak lagi diajak berpikir, tetapi hanya diajarkan untuk memilih kubu dan membenci kubu lain. Demokrasi akhirnya kehilangan substansi dan berubah menjadi pasar emosional yang dipenuhi fanatisme.
Politik hari ini terlalu sibuk merawat citra hingga lupa merawat akal sehat. Kritik dianggap ancaman. Pertanyaan dianggap pembangkangan. Bahkan ironisnya, orang-orang yang berusaha mempertahankan logika justru sering dicap sebagai musuh negara. Kekuasaan tidak lagi takut pada koruptor, melainkan takut pada rakyat yang mulai berpikir kritis.
Kita sedang menyaksikan lahirnya generasi birokrasi yang pandai bicara tentang transparansi sambil menyembunyikan data publik. Pandai berbicara tentang demokrasi sambil alergi terhadap kritik. Pandai menjual slogan pelayanan rakyat sambil sibuk memperkuat lingkaran kekuasaan dan kepentingannya sendiri.
Di banyak tempat, jabatan tidak lagi menjadi amanah, melainkan investasi. Kekuasaan dipandang sebagai alat transaksi: siapa dekat dengan penguasa mendapat akses, siapa kritis disingkirkan perlahan. Maka jangan heran bila banyak pejabat lebih sibuk menjaga loyalitas politik dibanding memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Kebodohan politik menjadi semakin mengerikan ketika rakyat mulai menikmati kebisingannya. Media dipenuhi drama konflik elit, sementara isu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ketidakadilan tenggelam di bawah hiburan politik yang dangkal. Rakyat dibuat lelah oleh pertengkaran buatan agar lupa bertanya: ke mana sebenarnya arah negeri ini dibawa?
Dalam situasi seperti ini, apatisme menjadi penyakit sosial yang paling menguntungkan penguasa. Sebab rakyat yang lelah berpikir adalah rakyat yang mudah dikendalikan. Mereka tidak lagi menuntut kualitas, cukup diberi sensasi. Tidak lagi meminta keadilan, cukup diberi musuh bersama untuk dibenci.
Inilah tragedi terbesar pemerintahan modern: ketika kebodohan tidak lagi dianggap masalah, tetapi dijadikan strategi politik. Ketika kualitas intelektual dianggap ancaman elektoral. Ketika kejujuran kalah oleh kemampuan memainkan opini publik.
Dan di titik itulah ucapan Voltaire menjadi sangat menakutkan: membiarkan kebodohan berkuasa ternyata jauh lebih melelahkan.
Sebab rakyat akhirnya dipaksa hidup di bawah keputusan-keputusan absurd yang lahir dari kepentingan sempit dan minim kebijaksanaan. Dipimpin oleh mereka yang lebih ahli membangun citra dibanding membangun peradaban. Diatur oleh sistem yang lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada memperjuangkan kesejahteraan.
Maka hari ini, berpikir kritis bukan lagi sekadar aktivitas intelektual. Ia telah berubah menjadi bentuk perlawanan moral. Karena di negeri yang terlalu lama memelihara kebodohan politik, akal sehat perlahan dianggap pemberontakan.
(red)
