JAKARTA — Di tengah tuntutan efisiensi fiskal, pemerintah daerah tidak boleh menjadikan serapan APBD sebagai ukuran utama keberhasilan OPD.
Cecep Anang Hardian menilai ada lima indikator sederhana yang patut menjadi ukuran kegagalan program.
Pertama, target tidak tercapai. Kedua, anggaran terserap tetapi manfaat minim. Ketiga, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, kebutuhan, atau cepat rusak. Keempat, persoalan yang sama terus berulang dan kembali dianggarkan. Kelima, kegiatan terlaksana tetapi tidak menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai laporan menunjukkan program selesai, sementara masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama,” ujar Cecep.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengubah ukuran keberhasilan dari sekadar berapa persen APBD terserap menjadi berapa besar persoalan publik yang berhasil diselesaikan.
Program yang tidak efektif harus dievaluasi, yang tidak relevan dikaji ulang, dan yang tidak memberikan manfaat harus dihentikan atau diperbaiki.
APBD bukan target untuk dihabiskan. APBD adalah uang rakyat yang harus dibuktikan manfaatnya.
(Red)
