TANGERANG — Ketika sebuah lembaga legislatif berani mengevaluasi anggarannya sendiri, publik patut memberi apresiasi.
Langkah DPRD Kabupaten Pandeglang yang menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan membahas rasionalisasi dan efisiensi sejumlah pos anggaran DPRD menunjukkan satu hal penting: fungsi pengawasan seharusnya tidak hanya diarahkan kepada eksekutif, tetapi juga berani menyentuh kepentingan internal legislatif.
Di sinilah langkah Pandeglang menjadi menarik untuk dicermati.
Sebab mengevaluasi anggaran pemerintah daerah tentu penting. Namun mengevaluasi anggaran yang berkaitan dengan lembaga sendiri membutuhkan keberanian politik yang tidak kalah besar.
Pertanyaannya kemudian:
Bagaimana dengan DPRD Kota Tangerang?
Bukan berarti DPRD Kota Tangerang tidak melakukan pembahasan anggaran. DPRD memiliki fungsi anggaran dan telah terlibat dalam berbagai pembahasan terkait APBD serta optimalisasi PAD.
Namun publik berhak bertanya lebih jauh:
Sejauh mana DPRD Kota Tangerang berani mengevaluasi pos-pos anggaran internalnya sendiri ketika efisiensi dan optimalisasi anggaran sedang menjadi tuntutan masyarakat?
Pertanyaan ini penting karena uang yang dibahas dalam APBD pada akhirnya merupakan uang publik.
Masyarakat membayar pajak.
Masyarakat berharap penerimaan daerah kembali dalam bentuk pelayanan.
Maka ketika pemerintah dan DPRD berbicara mengenai efisiensi, pertanyaan paling sederhana sekaligus paling sensitif adalah:
Apakah efisiensi juga berlaku untuk mereka yang membuat dan mengawasi anggaran?
Jangan hanya berani mengevaluasi pihak lain
Fungsi pengawasan akan kehilangan sebagian maknanya apabila keberanian mengevaluasi hanya diarahkan keluar.
Legislatif memang harus mengawasi eksekutif.
Tetapi legislatif juga harus siap diawasi masyarakat.
Bahkan ketika menyangkut anggaran internalnya sendiri.
Di sinilah transparansi dan keteladanan menjadi penting.
Jika sebuah pos anggaran dinilai tidak terlalu mendesak, apakah DPRD siap mengevaluasinya?
Jika terdapat ruang efisiensi, apakah DPRD bersedia mengurangi atau merasionalisasikannya?
Jika masyarakat menuntut agar anggaran lebih banyak diarahkan kepada kebutuhan publik, apakah DPRD siap mempertimbangkan kembali prioritas internalnya?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih bermakna daripada sekadar banyaknya rapat dan pernyataan.
Pandeglang memberikan cermin
Langkah Pandeglang tidak harus dianggap sebagai ukuran mutlak untuk menilai DPRD daerah lain.
Setiap daerah memiliki kondisi fiskal dan kebutuhan yang berbeda.
Namun keberanian mengevaluasi anggaran internal tetap memberikan sebuah cermin.
Cermin bagi semua lembaga legislatif:
ketika berbicara tentang efisiensi, apakah mereka juga bersedia memulai dari dirinya sendiri?
Inilah yang layak ditunggu dari DPRD Kota Tangerang.
Bukan sekadar bagaimana mereka mengawasi anggaran pemerintah.
Tetapi bagaimana mereka menunjukkan kepada masyarakat bahwa anggaran lembaganya sendiri juga terbuka untuk dievaluasi.
Karena pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun dengan mengatakan bahwa semuanya sudah sesuai aturan.
Kepercayaan dibangun ketika lembaga publik berani menunjukkan:
“Kami juga siap dievaluasi.”
Dan jika DPRD Pandeglang berani membuka ruang evaluasi terhadap anggaran internalnya, maka wajar apabila masyarakat Kota Tangerang bertanya:
Kapan DPRD Kota Tangerang menunjukkan keberanian yang sama?
(aww)
