Jakarta — Harapan masyarakat terhadap datangnya musim hujan untuk mengakhiri kondisi kekeringan perlu diikuti dengan kesiapsiagaan pemerintah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2026/2027 di sebagian besar wilayah Indonesia datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek dibandingkan kondisi normal.
BMKG menyebut sebanyak 529 Zona Musim (ZOM), atau sekitar 61,08 persen luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat.
“Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat atau mundur,” ungkap Faisal dalam konferensi pers Prediksi Musim Hujan 2026/2027.
Tidak hanya terlambat, BMKG juga memprediksi durasi musim hujan lebih pendek. Sebanyak 482 ZOM atau sekitar 51,90 persen luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami musim hujan yang lebih pendek dari normal.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan panjangnya musim kemarau pada 2026.
BMKG juga mengingatkan adanya potensi lonjakan curah hujan dalam periode musim hujan yang relatif berdekatan. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat memicu dampak turunan seperti banjir dan longsor.
Kekeringan dan Tantangan Pemerintah
Prediksi tersebut menjadi perhatian karena di sejumlah daerah masyarakat masih menghadapi persoalan keterbatasan air akibat musim kemarau yang panjang.
Bagi pemerintah daerah, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketersediaan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.
Persoalannya bukan hanya kapan hujan turun, tetapi bagaimana pemerintah mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan musim hujan yang datang terlambat sekaligus lebih pendek.
Di sisi lain, ketika hujan akhirnya datang dengan curah yang tinggi dalam waktu relatif singkat, pemerintah juga dituntut mengantisipasi potensi banjir dan longsor.
Karena itu, informasi BMKG semestinya dapat menjadi salah satu dasar perencanaan pemerintah dalam menghadapi dua persoalan sekaligus: kekeringan sebelum musim hujan dan potensi bencana hidrometeorologi ketika hujan datang.
Untuk wilayah yang saat ini mengalami kekeringan, publik tentu berharap langkah antisipasi tidak hanya dilakukan ketika kondisi sudah menjadi darurat. Distribusi air bersih, pemantauan wilayah terdampak, kesiapan infrastruktur air, serta mitigasi banjir perlu dipersiapkan berdasarkan data dan kondisi lapangan.
(aww)
