TANGERANG — Kekuasaan dalam pemerintahan memiliki batas. Setiap pemangku kebijakan wajib menjadikan aturan sebagai pijakan utama, bukan mengambil keputusan semata-mata karena tekanan, kepentingan, atau keinginan pihak tertentu.
Hal tersebut disampaikan jurnalis kritis Asep Wawan Wibawan. Menurutnya, dalam pemerintahan yang berlandaskan hukum, setiap keputusan publik harus memiliki dasar hukum, prosedur yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Pemangku kebijakan wajib taat aturan, bukan mengikuti kemauan siapa pun. Dewan memiliki fungsi pengawasan, tetapi kewenangan juga memiliki batas,” ujar Asep.
Menurutnya, fungsi pengawasan lembaga legislatif merupakan bagian penting dalam pemerintahan daerah. Namun, pengawasan tidak boleh bergeser menjadi intervensi terhadap kewenangan eksekutif di luar mekanisme yang telah ditentukan.
Pengawasan bukan pengambilalihan kewenangan. Kritik bukan berarti perintah. Dan kewenangan bukan berarti bebas dari pengawasan.
Asep menilai, ketika terjadi perbedaan kepentingan atau pandangan antara eksekutif dan legislatif, ukuran yang harus digunakan bukan siapa yang memiliki pengaruh lebih besar, melainkan apa dasar hukumnya, bagaimana prosedurnya, dan apakah keputusan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai pemerintahan berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Kalau keputusan publik ditentukan oleh tekanan dan pengaruh, sementara aturan justru dikesampingkan, masyarakat yang akhirnya dirugikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus terbuka untuk diuji melalui aturan, data, prosedur, dan pertanggungjawaban publik.
Masyarakat, kata Asep, tidak boleh hanya menjadi penonton ketika terjadi tarik-menarik kepentingan di antara pemegang kekuasaan.
“Rakyat berhak tahu. Setiap keputusan yang menggunakan kewenangan publik harus bisa dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pada akhirnya, demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat menekan atau memengaruhi keputusan.
Demokrasi adalah ketika kekuasaan berjalan dalam koridor hukum, kewenangan dijalankan sesuai batasnya, pengawasan dilakukan secara benar, dan seluruh keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Jabatan adalah amanah. Kewenangan memiliki batas. Dan aturan harus menjadi panglima.
Bukan kepentingan pribadi. Bukan tekanan politik. Bukan pula kemauan siapa pun.
(Red)
