JAKARTA — Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian seorang pejabat.
Ketika seseorang membawa cara pandang berbeda, mengambil kebijakan yang berani, dan berhadapan dengan kepentingan yang tidak selalu sejalan, sejauh mana sistem memberi ruang untuk perbedaan?
Purbaya selama menjabat mengambil sejumlah kebijakan yang menuai perhatian dan perdebatan, termasuk penempatan Rp200 triliun dana pemerintah pada bank-bank BUMN. Ia juga melakukan perombakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Perbedaan kebijakan tentu bukan bukti seseorang benar. Kritik terhadap kebijakan juga bukan otomatis bukti seseorang salah.
Tetapi justru di situlah kualitas sistem diuji.
Apakah pejabat dinilai berdasarkan data, kinerja dan aturan, atau seberapa jauh ia mampu berjalan seirama dengan kekuasaan?
Jika kebijakan salah, bongkar dengan data.
Jika keputusan keliru, tunjukkan ukurannya.
Jika pejabat gagal, buka indikator kinerjanya.
Dengan demikian, publik tidak hanya melihat siapa yang diganti, tetapi memahami mengapa pergantian itu terjadi.
Kasus Purbaya menjadi pengingat bahwa dalam sebuah sistem, keberanian berbeda pendapat belum tentu membuat seseorang bertahan.
Namun sebaliknya, tersingkirnya seseorang juga tidak otomatis membuktikan bahwa ia benar.
Yang seharusnya tidak boleh tersingkir adalah transparansi, argumentasi, dan kepentingan publik.
Sebab negara bukan milik mereka yang sedang berkuasa.
Negara milik rakyat. Dan rakyat berhak tahu: ketika seorang pejabat tersungkur, apakah yang gagal adalah orangnya—atau justru sistem yang tidak mampu mengelola perbedaan?
( AWW )
